Sikap Resmi, Fraksi PDI-P Menolak jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Kompas.com - 08/10/2019, 13:22 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (25/10/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P di DPR memastikan akan menolak jika Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi.

Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno.

Dia mengatakan, sikap resmi Fraksi PDI-P ialah menolak perppu dan menyarankan agar polemik revisi UU KPK diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konsitusi atau legislative review.

"Pandangan resmi kami di fraksi, sebaiknya tetap melalui judicial review dan legislative review," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Perppu KPK Tak Kunjung Terbit, ICW: Citra Indonesia di Dunia Internasional Dipertaruhkan

Perppu KPK, jika jadi diterbitkan Jokowi, memang akan langsung berlaku. Namun, perppu itu tetap membutuhkan persetujuan DPR.

Hal ini diatur di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur dalam kegentingan memaksa, presiden berhak menetapkan perppu.

Ayat berikutnya mengatur, peraturan tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, perppu itu harus dicabut.

Baca juga: Jika Tak Keluarkan Perppu, Presiden Dinilai Ingkari Nawacita

Hendrawan pun menilai tidak elok jika polemik revisi UU KPK ini harus diselesaikan lewat tarik menarik kepentingan politik.

Ia menilai akan lebih baik diselesaikan lewat proses uji materi di MK atau revisi ulang di DPR dan pemerintah.

"Sedikit memakan waktu, tetapi prosesnya lebih sehat, ada di jalur hukum, bukan dengan hasil tarik-menarik kepentingan politik," kata Hendrawan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Tak Ada Kegentingan untuk Presiden Terbitkan Perppu KPK

Hendrawan kemudian menjelaskan semangat awal merevisi UU KPK yang telah belasan tahun diwacanakan itu.

Pada awalnya, kata dia, KPK sebagai lembaga superbody dinilai perlu check and balances. Maka, dibuat dewan pengawas dengan harapan bisa menjadi penyeimbang.

"Pada awalnya sebenarnya sederhana, yaitu harapan agar sebuah lembaga hukum dengan wewenang sangat besar, bahkan disebut sebagai superbody, diawasi dengan tata kelola yang sehat. Itu sebabnya dibuat dewan pengawas," ujar Hendrawan.

"Jadi KPK yang semula pakai sistem single tier (satu lapis) diganti dengan two tiers (dua lapis) agar terjadi proses check and balances secara internal," katanya.

Baca juga: Gerindra Sarankan Jokowi Ajak Bicara Parpol Oposisi soal Perppu KPK

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antikorupsi itu.

Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas dianggap bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Baca juga: Belum Juga Terbitkan Perppu KPK, Jokowi Diduga Sedang Negosiasi dengan Parpol

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU lain digelar mahasiswa di berbagai daerah, Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

Hal itu disampaikan Jokowi seusai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Namun, sampai hari ini belum ada kabar terbaru mengenai sikap Presiden terkait perppu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Terima Bintang Tanda Jasa dari Presiden, Fadli Zon: Ini Kehormatan...

Nasional
Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Polri Janji Dalami Saksi yang Diduga Terkait Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Kasus Pelarian Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dipanggil Bareskrim Besok

Nasional
Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Penerima Bertambah, Anggaran Bantuan Karyawan Naik Jadi Rp 37,7 Triliun

Nasional
Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Wali Kota Banjarbaru Meninggal Akibat Covid-19, Mendagri Ucapkan Belasungkawa

Nasional
ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

ELSAM Dorong Dibentuk Lembaga Independen dalam RUU PDP

Nasional
Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lusa

Nasional
Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 Dinilai Baik, Jawa Barat Diminta Tetap Waspada

Nasional
Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Kominfo: RUU PDP Akan Jadi Kerangka Regulasi soal Perlindungan Data Pribadi

Nasional
KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

KPK Tunggu Undangan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra dari Bareskrim

Nasional
PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

PDI-P Usulkan RUU Perlindungan Data Pribadi Atur Pembentukan Otoritas Pengawas Independen

Nasional
Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Satgas: Persentase Kematian Covid-19 di Jabar Kecil, di Bawah Nasional dan Dunia

Nasional
Data Rampung, Ada 15,7 Juta Karyawan yang Dapat Bantuan Pemerintah

Data Rampung, Ada 15,7 Juta Karyawan yang Dapat Bantuan Pemerintah

Nasional
RUU Cipta Kerja Ancam Keluarga Petani, Ini Selengkapnya...

RUU Cipta Kerja Ancam Keluarga Petani, Ini Selengkapnya...

Nasional
Pemerintah Imbau Pekerja Gunakan Bantuan Rp 2,4 Juta untuk Beli Produk Dalam Negeri

Pemerintah Imbau Pekerja Gunakan Bantuan Rp 2,4 Juta untuk Beli Produk Dalam Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X