Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: DPR Akan Kritik Pemerintah, Kami Bukan Tukang Stempel

Kompas.com - 08/10/2019, 13:14 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kritik untuk pemerintah tetap harus dibangun di tengah sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif.

Puan menegaskan, DPR tak akan jadi lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah.

"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti kita itu kayak tukang stempel juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Diharapkan Percepat Pengesahan RUU PKS

Puan menjelaskan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat tentu akan dikawal DPR dan dilihat baik dan buruknya bagi masyarakat. 

DPR juga ditegaskannya tidak hanya akan melakukan kritik dan pengawasan saja, tetapi juga memberikan solusi kepada pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.

"Tentu saja yang ada di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya, memberikan oto kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan, jadi kita teriak-teriakan pun harus memberikan solusi kepada pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR Rendah, Puan: Tantangan Bagi Kami

Puan berharap, apapun dinamika politik yang terjadi di DPR, harmonisasi antara pimpinan tetap terjaga. Ia mengatakan, perbedaan kebijakan politik itu adalah hak yang biasa.

"Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok. Karena komitmen yang akan kami bangun adalah bagaimana menjaga NKRI tetap utuh dengan sesuai dengan konstitusi adalah parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," pungkasnya.

Kompas TV Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/19). Puan menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. “Izinkanlah saya atas pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024.” Ujar Puan Maharani dalam pidato pertamanya, Selasa (1/10/19). Publik mengenal Puan sebagai putri presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sekaligus cucu dari presiden pertama Indonesia Soekarno. Berikut jejak karir Puan Maharani dalam bidang politik. Pada 2006, ia menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Puan juga pernah menjadi pengurus dalam DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015. Puan jadi satu-satunya menko yang tak terkena reshuffle jelang 1 tahun masa pemerintahan Jokowi. Saat itu sejumlah menko diganti, yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menkopolhukam. Terakhir, Puan mundur dari kabinet kerja Jokowi karena meraih posisi di kursi Ketua DPR RI. Pada 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDI-P dari Dapil Jateng V (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali). Puan meraih suara terbanyak kedua di tingkat nasional, yaitu 242.504 suara. Sementara itu, Puan merupakan anggota Komisi VI dan Badan Kerja Sama Antarparlemen pada 2009 hingga 2014. Selain itu, ia merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menggantikan posisi Tjahjo Kumolo. Pada pemilu 2014, Puan kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara. Puanditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Kemudian, iaditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. #PuanMaharani #KetuaDPRBaru #PelantikanAnggotaDPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com