Kompas.com - 08/10/2019, 13:14 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, kritik untuk pemerintah tetap harus dibangun di tengah sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif.

Puan menegaskan, DPR tak akan jadi lembaga yang selalu menyetujui keinginan pemerintah.

"Sinergi itu menurut saya antara eksekutif dan legislatif itu harus dilakukan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti kita itu kayak tukang stempel juga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Diharapkan Percepat Pengesahan RUU PKS

Puan menjelaskan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat tentu akan dikawal DPR dan dilihat baik dan buruknya bagi masyarakat. 

DPR juga ditegaskannya tidak hanya akan melakukan kritik dan pengawasan saja, tetapi juga memberikan solusi kepada pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai keinginan rakyat.

"Tentu saja yang ada di DPR ini boleh saja memberikan pengawasannya, memberikan oto kritik tetapi jangan sampai tidak ada solusinya. Harus ada solusi yang kita lakukan, jadi kita teriak-teriakan pun harus memberikan solusi kepada pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR Rendah, Puan: Tantangan Bagi Kami

Puan berharap, apapun dinamika politik yang terjadi di DPR, harmonisasi antara pimpinan tetap terjaga. Ia mengatakan, perbedaan kebijakan politik itu adalah hak yang biasa.

"Jangan sampai silaturahmi gotong royong yang ada itu kemudian menjadi tercerai berai hanya karena kepentingan individu, atau kelompok. Karena komitmen yang akan kami bangun adalah bagaimana menjaga NKRI tetap utuh dengan sesuai dengan konstitusi adalah parpol sebagai salah satu pilar demokrasi," pungkasnya.

Kompas TV Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/19). Puan menjadi Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. “Izinkanlah saya atas pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024.” Ujar Puan Maharani dalam pidato pertamanya, Selasa (1/10/19). Publik mengenal Puan sebagai putri presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sekaligus cucu dari presiden pertama Indonesia Soekarno. Berikut jejak karir Puan Maharani dalam bidang politik. Pada 2006, ia menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Puan juga pernah menjadi pengurus dalam DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga periode 2010-2015. Puan jadi satu-satunya menko yang tak terkena reshuffle jelang 1 tahun masa pemerintahan Jokowi. Saat itu sejumlah menko diganti, yakni Menko Perekonomian, Menko Maritim, dan Menkopolhukam. Terakhir, Puan mundur dari kabinet kerja Jokowi karena meraih posisi di kursi Ketua DPR RI. Pada 2009, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDI-P dari Dapil Jateng V (meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali). Puan meraih suara terbanyak kedua di tingkat nasional, yaitu 242.504 suara. Sementara itu, Puan merupakan anggota Komisi VI dan Badan Kerja Sama Antarparlemen pada 2009 hingga 2014. Selain itu, ia merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang menggantikan posisi Tjahjo Kumolo. Pada pemilu 2014, Puan kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara. Puanditempatkan di Komisi VI DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Kemudian, iaditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. #PuanMaharani #KetuaDPRBaru #PelantikanAnggotaDPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.