Pembicaraan Jatah Menteri antara Gerindra dan Jokowi...

Kompas.com - 08/10/2019, 08:30 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/ama. ANTARA FOTO/Nyoman BudhianaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/ama.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar Partai Gerindra meminta jatah posisi menteri menjadi sorotan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Dalam pemberitaan sejumlah media massa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan bahwa partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.


"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dan kami untuk membicarakan tentang kemungkinan kami bisa berkoalisi atau kemungkinan kami bisa masuk dalam pemerintahan," tutur dia.

Baca juga: Sekjen Gerindra Akui Ada Pembicaraan soal Posisi Menteri dengan Jokowi

Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air.

Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019. Janji Prabowo itu misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.

Menurut Ahmad Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.

Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.

Baca juga: Soal Amendemen UUD 1945, Gerindra: Prabowo Ingin Presiden Dipilih Langsung oleh Rakyat

Ia pun membantah kabar bahwa Prabowo telah mengajukan tiga kader Partai Gerindra sebagai menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ya secara resmi Pak Prabowo belum ajukan itu. Tapi sekali lagi ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini bisa mencapai swasembada pangan, energi, air, dan seterusnya," kata Muzani.

"Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina belum ambil keputusan tentang apakah kita mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," ucapnya.

Posisi Menteri Pertahanan

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar bahwa partainya mengincar posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dasco mengatakan, Partai Gerindra tidak mengincar posisi apa pun dalam kabinet.

"Kami sebenarnya tidak mengincar posisi-posisi dalam jabatan tertentu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Gerindra Bantah Incar Kursi Menteri Pertahanan

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/ama.Nyoman Budhiana Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019). Kongres V PDIP yang berlangsung 8-11 Agustus 2019 tersebut dihadiri sekitar 2.170 peserta dari 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para pengamat dan sejumlah pimpinan partai politik. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/ama.

Senada dengan Muzani, menurut Dasco, Partai Gerindra memang menawarkan bantuan kepada pemerintah.

Dasco menjelaskan, tawaran bantuan tersebut diajukan dalam bentuk konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan, dan ekonomi.

Jika konsep tersebut disetujui, Partai Gerindra akan mengajukan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut dalam pemerintahan.

"Nah ketika pemerintah setuju, mana yang dia setujui, bidangnya apa, kalau sudah ketemu bidang baru kita ngomong orang. Nah jadi kalau dari awal incar ini itu, kayaknya enggak deh," kata Dasco.

Baca juga: Soal Kursi Menteri, Nasdem: Kenapa Gerindra? Ini Ada 10 Parpol Pengusung Presiden

Belum ada pembicaraan

Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengatakan, Presiden Jokowi belum mengajak partainya berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.

"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.

Puan menekankan, keputusan kader Partai Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Keputusan itu, kata Puan, harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.

"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujar Puan.

Baca juga: Isu Gerindra Dapat Kursi Menteri, PDI-P: Jokowi Belum Ajak Ngomong...

Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif presiden, hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.

"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti," tutur dia.

Sementara mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung Presiden.

"Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai (hak) prerogatif Presiden," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X