Ahmad Muzani: Kalau Mandataris MPR, Berarti Presiden Dipilih MPR...

"Ini pertanyaan publik. Kalau begini keruwetannya dan mahalnya begini, kenapa enggak dikembalikan ke MPR saja," lanjut dia.

"Ini kan keinginan sebagian orang, tapi apa enggak sebaiknya Cyrus juga uji ke publik? Kalau ini memang mau dikembalikan ke MPR, ya UUD harus kita amandemen," sambung Bambang.

Baca juga: Pidato Pertama Ketua MPR, Bamsoet Singgung Kebutuhan Amendemen UUD 1945

Ketika menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, Bamsoet juga sempat menyinggung soal kebutuhan amandemen UUD 1945.

Bambang berharap, ke depannya, MPR RI menjadi lembaga yang komunikatif dalam menyikapi kebutuhan amandemen.

"Kami berharap, MPR periode ini adalah MPR yang terbuka dan mampu menatap pekembangan baik nasional, mapun internasional," ujar politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet.dalam Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Pimpinan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Sehingga, MPR ri menjadi lembaga yang komunikatif bagi para anggotanya, terutama dalam menyikapi kebutuhan amandemen Undang-undang Dasar 1945," tutur dia.

Baca juga: Pakar: Amendemen UUD 1945 Harus Memperkuat Sistem Presidensial

Wacana amandemen UUD 1945 kembali mencuat usai PDI Perjuangan menyatakan dukungan untuk Bambang Soesatyo duduk di kursi Ketua MPR RI 2019-2024.

Dukungan PDI-P kepada Bambang bukan tanpa syarat. Satu dari lima syarat yang disampaikan, PDI-P meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.