Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kecewa Kader Gerindra Tak Duduki Kursi Ketua MPR RI

Kompas.com - 07/10/2019, 17:57 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan kecewa karena kader partainya tidak mendapatkan posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"(Prabowo) agak kecewa. Karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi tapi kita (Gerindra) minta hanya sekadar Ketua MPR, enggak ada yang setuju. Kira-kira begitu," ujar Muzani.

Diketahui, Muzani adalah kader Gerindra yang sempat didorong untuk menduduki kursi Ketua MPR RI.

Baca juga: PDI-P Sebut Komposisi Ketua MPR dan DPR Bukti Solidnya Partai Pengusung Jokowi

Lantas, bagaimana bisa Prabowo akhirnya mengalah dan menginstruksikan fraksinya di parlemen agar mengalihkan dukungan ke Bambang Soesatyo?

Muzani menjelaskan, keputusan Prabowo itu diambil setelah melirik sikap beberapa partai politik, khususnya yang mendukungnya ketika Pilpres 2019, yaitu Demokrat, PAN dan PKS.

Ketiga partai politik itu diketahui juga mendukung Bamsoet duduk di kursi pimpinan MPR RI.

"Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat fraksi MPR ya. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, sudah kita jangan meneruskan," tutur Muzani.

Baca juga: Mengapa Jabatan Ketua MPR Jadi Rebutan?

Selain itu, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga berkomunikasi intensif dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dinamika perebutan kursi Ketua MPR RI.

"Jadi Pak Prabowo berkomunikasi juga dengan Bu Mega tentang beberapa hal yang kita minta. Tapi kemudian Bu Mega menyampaikan beberapa pemikiran," kata Muzani.

Saat ditanya apakah ada hal yang dinegosiasikan di antara Prabowo dengan Megawati terkait dengan keputusan Gerindra tidak jadi mendorong Muzani sebagai Ketua MPR RI, Muzani sendiri mengaku, tak mengetahui pasti.

Diberitakan, Fraksi Partai Gerindra akhirnya mengalah dalam perebutan kursi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Pada Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam, Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa fraksinya akhirnya mendukung Bambang Soesatyo untuk menduduki kursi tersebut.

Baca juga: Beragam Kepentingan Parpol dan DPD di Balik Pemilihan Ketua MPR...

Riza mengungkapkan, keputusan itu didasarkan atas konsultasi dengan Ketua Umum partainya Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kami mengedepankan musyawarah-mufakat dan hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat, untuk kepentingan yang lebih besar, kami bersepakat untuk terus menjaga lembaga MPR ini dalam forum-forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," ujar Riza.

"Kami Fraksi Partai Gerindra sepakat dan setuju mengusung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024. Terima kasih," lanjut dia. 

 

Kompas TV Unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia merupakan puncak keresahan Mahasiswa. Aksi dipicu karena Pemerintah dan anggota DPR tergesa gesa dalam membahas RUU, salah satunya Revisi UU KPK. KPK selama ini dianggap sebagai lembaga yang punya tingkat kepercayaan paling tinggi di negeri ini. Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), KPK meraih tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 84%. Aksi yang dilakukan Mahasiswa tersebut dikatakan disusupi. Muncul sebuah selebaran di media sosial dengan timeline alias jadwal hingga pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Sejumlah agenda politik terdengar dan menggema di media sosial, begitu masif disebarkan. Termasuk penggagalan pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang, dengan tagar Turunkan Jokowi yang menjadi tujuan, Nyatakah aksi ini? Simak selengkapnya di Aiman episode 233 Unjuk Rasa dan Penggagalan Pelantikan Presiden bagian empat berikut ini. #AIMAN #DemoMahasiswa #GejayanMemanggil
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com