Prabowo Kecewa Kader Gerindra Tak Duduki Kursi Ketua MPR RI

Kompas.com - 07/10/2019, 17:57 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Goyang Poco-Poco usai jadi inspektur upacara bendera, Sabtu (17/8/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Goyang Poco-Poco usai jadi inspektur upacara bendera, Sabtu (17/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan kecewa karena kader partainya tidak mendapatkan posisi Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"(Prabowo) agak kecewa. Karena katanya kita mau reunifikasi, katanya kita mau rekonsiliasi tapi kita (Gerindra) minta hanya sekadar Ketua MPR, enggak ada yang setuju. Kira-kira begitu," ujar Muzani.

Diketahui, Muzani adalah kader Gerindra yang sempat didorong untuk menduduki kursi Ketua MPR RI.

Baca juga: PDI-P Sebut Komposisi Ketua MPR dan DPR Bukti Solidnya Partai Pengusung Jokowi

Lantas, bagaimana bisa Prabowo akhirnya mengalah dan menginstruksikan fraksinya di parlemen agar mengalihkan dukungan ke Bambang Soesatyo?

Muzani menjelaskan, keputusan Prabowo itu diambil setelah melirik sikap beberapa partai politik, khususnya yang mendukungnya ketika Pilpres 2019, yaitu Demokrat, PAN dan PKS.

Ketiga partai politik itu diketahui juga mendukung Bamsoet duduk di kursi pimpinan MPR RI.

"Pak Prabowo cek situasi dan kondisi fraksi-fraksi di MPR, termasuk fraksi-fraksi yang dulu pernah dukung beliau sebagai calon presiden dan kami laporkan hasil pembicaraan rapat fraksi MPR ya. Akhirnya beliau ambil kesimpulan, sudah kita jangan meneruskan," tutur Muzani.

Baca juga: Mengapa Jabatan Ketua MPR Jadi Rebutan?

Selain itu, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga berkomunikasi intensif dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dinamika perebutan kursi Ketua MPR RI.

"Jadi Pak Prabowo berkomunikasi juga dengan Bu Mega tentang beberapa hal yang kita minta. Tapi kemudian Bu Mega menyampaikan beberapa pemikiran," kata Muzani.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X