Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-PM Belanda Sepakat Perpanjang Kerja Sama Proyek Tanggul Raksasa Jakarta

Kompas.com - 07/10/2019, 17:31 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Indonesia dan Belanda sepakat untuk memperpanjang kontrak kerja sama terkait pembangunan tanggul raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pantai utara, Jakarta.

Kesepakatan ini diambil saat Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (7/10/2019).

"Meneruskan tentang NCICD, karena MoU (nota kesepahaman)-nya habis Juli 2020. Beliau setuju untuk meneruskan kerja sama di NCICD ini," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai pertemuan.

Basuki menjelaskan, proyek NCICD ini dimulai sejak tiga tahun lalu, dan juga turut melibatkan Korea Selatan di dalamnya.

Baca juga: Anies Minta Giant Sea Wall Dikaji Ulang

Korsel dan Belanda berperan mencarikan skema pembiayaan untuk NCICD.

"Semacam wealth fund, saya kira begitu," kata Basuki.

Menurut Basuki, tanggul yang akan dibangun di pantai utara Jakarta panjangnya harus mencapai 120 kilometer.

Ini bertujuan agar Jakarta tak tenggelam di masa mendatang karena naiknya air laut. Namun, sampai saat ini tanggul baru terbangun 20 kilometer.

"Jakarta itu urgent (mendesak)," kata dia.

Namun, Basuki belum mau membuka nilai kerja sama terkait perpanjangan proyek NCICD ini. Menurut dia, nilai kerja sama akan disepakati saat perpajangan kontrak dilakukan.

"Belum belum (ada nilainya). Nanti baru selesai juli 2020," ujarnya.

Baca juga: Pemprov DKI Minta Proyek Giant Sea Wall Dipertimbangkan Ulang

NCICD yang di dalamnya termasuk proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall merupakan proyek pemerintah pusat yang diyakini sebagai solusi untuk mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta.

Giant sea wall sendiri pertama diwacanakan oleh mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Tanggul laut diusulkan dibangun sebab Jakarta belum memiliki sea wall system dalam skala besar.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali menyebut, NCICD merupakan pengembangan lebih terpadu dari giant sea wall.

Jika giant sea wall hanya membangun tanggul, NCICD akan mengembangkan kawasan dan wilayah.

"Aspek macam-macam lingkungan, keterpaduan, finansial ekonomi, pengembangan kawasan pantai, tanggul juga akan dijadikan jalur untuk kereta api dan tol sehingga orang tidak perlu lagi masuk ke dalam kota," kata Firdaus Desember tahun lalu.

Baca juga: Bambang Brodjonegoro: Kajian Giant Sea Wall Rampung Oktober Tahun Ini

Firdaus mencontohkan pembangunan jalan dari Cikarang, Bekasi melalui pinggir pantai yang dibangun tanggul itu sampai ke daerah Banten.

Sehingga, beban transportasi terutama truk-truk kendaraan berat itu tidak lagi masuk ke dalam kota termasuk Priok.

"Di atas tanggul itu akan ada macam-macam nanti, ada tanggul baru, ada jalur kereta api, ada jalan tol, ada perumahan nelayan, penampungan nelayan,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com