Wacana Perppu Belum Jelas, Jokowi Dinilai Tengah Mengulur Waktu

Kompas.com - 07/10/2019, 13:03 WIB
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari. KOMPAS.com/ Ahmad WinarnoDirektur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari berpendapat, belum dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi bisa jadi karena Presiden Joko Widodo memang sedang mengulur waktu.

Menurut Feri Amsari, bukan tidak mungkin wacana perppu yang dikeluarkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu sebenarnya bertujuan hanya untuk meredam situasi yang panas karena UU KPK hasil revisi.

"Bukan tidak mungkin untuk meredam situasi dan segala macamnya, melihat keadaan apakah kemudian publik akan kembali turun ke jalan atau tidak. Atau ada upaya-upaya lain, ya itu bisa saja kemudian ini taktik mengulur waktu," kata Feri kepada Kompas.com, Minggu (6/10/2019).

Baca juga: Plt Menkumham Sebut Belum Ada Rencana Penerbitan Perppu KPK

Pandangan Feri itu diperkuat dengan adanya kesan keragu-raguan Jokowi pada rencana penerbitan UU KPK.

Sebab, sedari awal, tidak hanya DPR yang terlibat merevisi UU KPK, tetapi juga Jokowi. Sebab, ada peran Presiden Jokowi yang menandatangani surat presiden dan menyetujui UU KPK disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Hingga saat ini, Jokowi juga belum menandatangani UU KPK hasil revisi. Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu mengembalikan draf UU KPK dengan alasan ada salah ketik.

Baca juga: Mensesneg: UU KPK Ada Typo, Jadi Dikembalikan ke DPR

Akhirnya, baik Presiden maupun DPR saling melempar bola panas UU KPK dan wacana perppu.

"Presiden mengatakan ( revisi UU KPK) itu inisiatif DPR, tapi DPR juga mengatakan jangan sampai Presiden mengeluarkan perppu karena itu tidak menghormati kami (DPR)," ujar Feri.

"Kemudian Presiden lagi, akan ada rencana mengeluarkan perppu tiba-tiba diancam jangan keluarkan Perppu karena itu berpotensi impeachment. Lalu Istana balas lagi ini simalakama, jadi main ping pong," tuturnya.

Feri berpendapat, seharusnya tidak ada satu pun pihak yang bisa menghalangi Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK karena itu hak prerogatif Kepala Negara.

Jika Perppu benar-benar dikeluarkan, menurut Feri, Presiden tidak akan pernah bisa dimakzulkan seperti yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Peluang PKS Jadi 'Leader' Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Menilik Peluang PKS Jadi "Leader" Oposisi Pemerintahan Jokowi...

Nasional
Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X