Jelang Pelantikan Presiden, Plt Menkumham Minta Kondisi Lapas Aman

Kompas.com - 07/10/2019, 11:06 WIB
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Kemenkumham di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariPlt Menkumham Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Kemenkumham di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Tjahjo Kumolo meminta agar kondisi lembaga pemasyarakatan ( lapas) dipastikan aman, setidaknya, hingga pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

"Kami minta kepada Dirjenpas untuk konsolidasi di seluruh area yang ada, setidaknya sampai pelantikan presiden, kita pastikan bahwa kondisi lapas itu aman," kata Tjahjo di Kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Lapas Perempuan Sigi Sengaja Dibakar, Polisi Buru Pelaku

Dia mengatakan, keamanan lapas sangat penting. Jika ada kerusuhan di lapas, menurut Tjahjo, hal itu bisa mengganggu stabilitas negara.

Terlebih, jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang harus dipastikan aman.

"Jangan sampai ada gejolak, (narapidana) lepas atau kebakaran karena akan ganggu kondisi stabilitas kita," kata dia.

Baca juga: Elemen NU Siap Lawan Kelompok yang Berupaya Menggagalkan Pelantikan Presiden

Diketahui, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 ini.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri ditunjuk sebagai Plt Menkumham oleh Presiden Jokowi, menggantikan Yasonna Laoly yang mengundurkan diri karena dilantik menjadi anggota DPR 2019-2024.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X