POLITIKUS Partai Golkar, Bambang Soesatyo, terpilih dengan suara bulat oleh sepuluh fraksi di parlemen untuk menduduki jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024 dalam rapat paripurna MPR, Kamis 3 Oktober 2019 malam.
Dukungan untuk Bambang Soesatyo juga datang dari Partai Gerindra yang semula diberitakan hendak mengusung seorang kadernya menduduki jabatan puncak di MPR itu.
Tiga hari sebelumnya, Selasa 1 Oktober 2019, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani Nakshatra Kusyala, resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024.
Puan dicalonkan oleh PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 sekaligus mayoritas pemegang kursi di parlemen.
Baca juga: Profil Singkat 10 Pimpinan MPR Periode 2019-2024
Terakhir, senator dari Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, juga meraih suara terbanyak anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk menduduki jabatan Ketua DPD RI periode 2019-2024.
Apa yang bisa kita baca dari tiga jabatan puncak di Senayan ini? Mereka adalah trio petinggi dari satu kubu belaka: koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, presiden yang kader partai PDI Perjuangan.
Jabatan-jabatan terpenting di Senayan ini adalah gambaran puncak dari peta kekuatan di parlemen saat ini di mana mayoritas pemilik kursi-kursi DPR adalah partai pendukung pemerintah.
Sementara figur Ketua DPD, La Nyalla, kita tahu telah mendeklarasikan secara pribadi dukungannya kepada Presiden Jokowi.
Baca juga: Siapa Paling Tajir: Puan, Bambang, atau La Nyalla?
Dari 575 kursi di DPR, koalisi partai pendukung Jokowi di pemilihan presiden lalu -- yang terdiri dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP -- memiliki 349 kursi atau 60 persen. Sementara gabungan kursi empat partai lainnya hanya berjumlah 226 kursi atau 40 persen kursi DPR.
Melihat peta sebaran kekuasaan di eksekutif dan legislatif ini, yang terlihat adalah suasana politik yang begitu nyaman, tenteram, dan damai.
Tapi di balik ketenteraman itu sebenarnya terdapat ancaman yang nyata: kekuasaan tanpa penyeimbang yang memadai karena posisi partai oposisi kurang memadai. Pendulum kekuasaan berayun tidak di garis yang sama panjang.
Demokrasi di Indonesia terancam kesepian.
Dalam demokrasi, oposisi dibutuhkan untuk menyoal apa yang dilakukan oleh pemerintah: motif, tujuan, cara dan mekanisme pencapaian tujuan serta progres dari rencana tersebut.
Peranan oposisi di parlemen adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Ini yang acapkali kita sebut check and balances.
Dengan peta kekuatan di parlemen kita di atas, mudah dinujum, pemerintah akan berlenggang kangkung dalam menjalankan program-progrmanya, karena kekuatan yang merewelinya kelak, sangat lemah.