Kompas.com - 06/10/2019, 21:47 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, ada pihak tertentu yang berkepentingan dalam wacana penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945.

Alih-alih kepentingan rakyat, wacana tersebut cenderung berorientasi pada kepentingan partai politik.

Sebab, amandemen UUD 1945 dijadikan "alat transaksional" sejumlah partai politik untuk menyatakan dukungan mereka pada calon Ketua MPR yang baru.

Baca juga: Pidato Pertama Ketua MPR, Bamsoet Singgung Kebutuhan Amandemen UUD 1945

"Kepentingan itu jika diperjuangkan melalui cara yang transaksional hampir pasti lebih berorientasi pada kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat secara keseluruhan," kata Lucius kepada Kompas.com, Minggu (6/9/2019).

Menurut Lucius, jika misi yang diperjuangkan dalam wacana amandemen ini adalah mimpi seluruh rakyat, tak mungkin dilakukan sembunyi-sembunyi.

Apalagi, sampai menjadikan wacana amandemen itu sebagai transaksi yang menekan partai-partai agar mendukung misi pengusung amandemen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lucius menyebut, amandemen UUD memang bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Namun, menyerahkan amandemen pada orang-orang yang punya mimpi tersembunyi dan syarat kepentingan politik, sama saja dengan membiarkan rakyat diatur konstitusi yang isinya justru merugikan negara.

"UUD itu merupakan hukum tertinggi negara yang menjadi sumber bagi semua aturan Undang-undang yang berlaku di negara ini. Jika sumber utamanya sudah dibiarkan berubah tanpa sebuah kajian luas dan terlebih aspirasi seluruh rakyat, maka rakyat siap-siap untuk diatur sesuai selera parpol pengusung semata," ujarnya.

Oleh karena wacana amandemen ini dilakukan secara transaksional, Lucius memprediksi, hasilnya tidak akan bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Saya kira dengan latar belakang proses yang sudah mulai ditunjukkan, sulit rasanya untuk percaya ada semangat kebangsaan yang mendorong wacana memgamandemen UUD ini," kata Lucius.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Nasional
Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.