Koalisi Antikorupsi Sesalkan Narasi Perppu KPK Bisa Makzulkan Jokowi

Kompas.com - 06/10/2019, 14:41 WIB
Konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (6/10/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (6/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK menyesalkan narasi pihak tertentu yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo bisa dimakzulkan apabila menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi, lantaran dianggap inkonstitusional.

"Kami menyayangkan komentar seperti itu, karena justru itu akan membelokkan persepsi dan pemahaman publik terkait apa itu pemakzulan," kata anggota koalisi Fajri Nursyamsi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) itu menegaskan, penerbitan perppu KPK pada dasarnya sama sekali tidak akan berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.

Sebab, kata dia, presiden hanya bisa dimakzulkan apabila ia melakukan tindak pidana.

"Sekarang ketika presiden mengeluarkan kebijakan apakah bisa kemudian dia dinyatakan melanggar UU atau melakukan tindak pidana? Saya pikir jauh dari itu," kata Fajri.

Baca juga: Eks Ketua KPK Kaget Surya Paloh Sebut Jokowi Bisa Dimakzulkan jika Rilis Perppu KPK

Bagi Fajri, kehadiran perppu justru menjadi bentuk mekanisme koreksi yang dilakukan Presiden Jokowi selaku pemegang kekuasaan eksekutif terhadap proses revisi UU KPK yang sempat berjalan di DPR.

"Ini merupakan langkah koreksi dari seorang presiden selaku pemegang eksekutif untuk mengingatkan proses yang sedang berjalan. Dalam hal ini kami harus menyatakan pemegang kekuasaan legislatif di DPR melakukan kesalahan dalam menentukan UU," ucap Fajri.

"Karena ada agenda melemahkan KPK, kemudian prosedur secara formil bermasalah," kata dia.

Misalnya saja, lanjut Fajri, revisi UU KPK ini tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

"Saya mengingatkan pembentukan UU itu direncanakan bertahun, jadi tidak ada satu RUU yang bisa dibahas tanpa melalui perencanaan di tahun tersebut," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X