Hendropriyono Minta Purnawirawan TNI Tak Ikut-ikutan Demonstrasi

Kompas.com - 05/10/2019, 19:57 WIB
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono usai menggelar halal bihalal bersama dengan sejumlah purnawirawan TNI di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Jumat (21/6/2019) siang.   Hadir dalam acara tersebut puluhan purnawirawan, diantaranya Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar.  Acara tersebut juga dihadiri cawapres nomor urut 01 Maruf Amin. KOMPAS.com/IhsanuddinMantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono usai menggelar halal bihalal bersama dengan sejumlah purnawirawan TNI di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Jumat (21/6/2019) siang. Hadir dalam acara tersebut puluhan purnawirawan, diantaranya Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar. Acara tersebut juga dihadiri cawapres nomor urut 01 Maruf Amin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono meminta para purnawirawan TNI tak ikut-ikutan dalam demonstrasi yang belakangan terjadi.

"Kita tidak boleh terbawa arus ingar bingar politik. Ada demo-demo yang tidak berhenti-berhenti. Itu tidak boleh ada prajurit atau purnawirawa terlibat disitu," ujar Hendro saat ditemui usai perayaan HUT TNI ke-74 di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Hendro bahkan meminta polisi tak ragu menangkap purnawirawan yang terlibat dalam demonstrasi anarkistis yang dapat mengganggu proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Baca juga: Terlibat Aksi di Mabes TNI, Mantan KSAL Dipanggil ke Puspom AL

Ia mengatakan, polisi bisa menangkap langsung purnawirawan yang terbukti melanggar hukum sebab mereka berstatus warga sipil biasa.

Namun, untuk menjaga psikologis para purnawirawan serta menghindari konflik horisontal, polisi bisa ditemani polisi militer ketika menangkap atau memeriksa purnawirawan yang diduga mendalangi demonstrasi yang anarkistis.

"Kalau dia purnawirawan, yang nangkap polisi. Kan purnawirawan itu sipil. Tapi supaya sisi psikologis memenuhi didampingi polisi militer. Dan kalau itu purnawirawan Angkatan Darat, ya PM AD yang mendampingi polisi, jangan polisi militer angkatan lain, itu mengadu domba," ujar Hendro.

"Tangkap saja kalau memang melanggar hukum. Tangkap saja. Kalau memang makar itu kan ada hukumnya. Polisi jangan ragu-ragu nangkap. Siapapun pemerintahan yang dipilih rakyat kita dukung," lanjut Hendro.

Baca juga: Purnawirawan TNI Sony Santoso Ditangkap, Polisi Koordinasi dengan Pomal

Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebianto dipanggil ke Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal), Jumat (27/9/2019).

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Mohamad Zaenal mengatakan, mediasi tersebut terkait keterlibatan Slamet dalam aksi di depan Mabes TNI pada 25-26 September 2019.

"TNI Angkatan Laut telah menyampaikan surat kepada Laksamana TNI (Purn) Slamet Subianto sebagai langkah persuasif untuk memediasi dan berdialog," kata Zaenal ketika dihubungi Kompas.com, Jumat.

Baca juga: Ditangkap Bersama Dosen IPB, Purnawirawan TNI Sony Santoso Kini Ditangani Mabes Polri

"Berkaitan dengan aksinya dalam menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa di depan pintu gerbang Mabes TNI, Cilangkap, pada 25 dan 26 September," ujar dia.

Dialog dilakukan sebab dalam aksi tersebut Slamet tampak menggunakan atribut dengan logo TNI AL.

"Pada aksi tersebut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto yang pernah menjabat sebagai petinggi di lingkungan TNI AL terlihat mendukung aksi damai mahasiswa dengan menggunakan atribut topi dengan logo TNI AL berbintang empat," ucapnya.

Selain itu, Laksamana Pertama (Purn) Sony Santoso diamankan polisi di kawasan Tangerang, Sabtu (28/9/2019), bersama dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith, terkait kasus dugaan rencana rusuh Aksi Mujahid 212.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X