Kompas.com - 05/10/2019, 07:24 WIB
Sejumlah pengunjung melihat pesawat KT-1B Woong Bee dari Tim Aerobatik TNI AU Jupiter saat pembukaan pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 di Langkawi, Malaysia, Selasa (26/3/2019). Pameran alutsista kemaritiman dan kedirgantaraan tersebut berlangsung 26-30 Maret 2019. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASASejumlah pengunjung melihat pesawat KT-1B Woong Bee dari Tim Aerobatik TNI AU Jupiter saat pembukaan pameran Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) 2019 di Langkawi, Malaysia, Selasa (26/3/2019). Pameran alutsista kemaritiman dan kedirgantaraan tersebut berlangsung 26-30 Maret 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai, pemerintahan Joko Widodo kurang memperhatikan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.

"Soal anggaran, memang di era Jokowi ada peningkatan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, misalnya, pada tahun 2014 catatan kami itu ada Rp 86 triliun, sementara tahun 2019 ini tercatat Rp108 triliun. Itu artinya lebih dari 25 persen naiknya dari awal sampai sekarang. Bahkan, tahun depan diprediksi mencapai Rp 127 triliun," kata peneliti Imparsial, Anton Aliabbas saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca juga: Ditangkap Bersama Dosen IPB, Purnawirawan TNI Sony Santoso Kini Ditangani Mabes Polri

Namun sayangnya, menurut dia, ketika anggarannya sudah naik, tidak ada arah yang jelas bagaimana pemerintahan Jokowi ini melakukan modernisasi alutsista.

Ia menyebutkan, ada ada tiga komponen dalam anggaran pertahanan.

Pertama, anggaran rutin, gaji dan lain-lain. Kedua, anggaran belanja barang mencakup penggunaan barang dan lain-lain. Ketiga, belanja modal, terkait pembelanjaan alutsista.

"Kalau saya mencoba membandingkan, benang merahnya, Pak SBY pada tahun 2013-2014 itu sangat terlihat, bahwa anggaran rutin memang selalu menjadi pos pertama. Perbedaannya antara Jokowi dan SBY adalah di era Pak SBY anggaran pembelanjaan modal itu menjadi nomor dua terbesar. Jadi pada tahun 2013, anggaran rutinnya ada di Rp 33,5 triliun di anggaran modalnya ada di 25,7 triliun," kata Anton.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, pada era Jokowi, menurut dia, ketika ada lonjakan anggaran yang cukup tinggi dan signifikan, anggaran belanja modal menjadi komponen nomor 3.

"Bahkan catatan kami di tahun 2018 justru sangat rendah terkait belanja modal, karena di tahun sebelumnya di 2017 itu sekitar Rp33,4 triliun dan di tahun 2018 justru cuma setengahnya Rp19,1 triliun," ucap Anton.

"Itu jadi problem utama, kami melihat pertama bahwa ada lonjakan anggaran pertahanan yang cukup signifikan, tapi tidak ada konsep, tidak ada panduan, visi yang jelas sehingga tidak ada arah," kata dia. 

Baca juga: Peringati HUT Ke-74 TNI, Polri Gratiskan Perpanjangan SIM bagi Anggota TNI Aktif

Anton juga menyoroti soal manajemen personel TNI. Sebab, belakangan sempat ada kabar terkait kebangkitan dwi fungsi TNI akibat banyak perwira tinggi dan perwira menengah tidak memiliki jabatan alias non job.

Menurut dia, para aktivis khawatir terkait jabatan dwi fungsi TNI yang semakin nyata. Apalagi, ada perwira aktif yang menduduki jabatan sipil.

"Saat ini ada perwira aktif yang menduduki jabatan di Kementerian ESDM. Padahal kita tahu bahwa ESDM tidak termasuk jabatan yang boleh dimasuki oleh TNI," ucap dia. 



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.