Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR-MPR Dikuasai Koalisi Pemerintah, antara Realita dan Tantangan Politik Transaksional

Kompas.com - 04/10/2019, 18:02 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa petinggi DPR dan MPR terpilih yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah merupakan realita yang menjadi bagian dari keberhasilan pemilu serentak.

Seperti diketahui, Ketua DPR 2019-2024 dijabat oleh politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani. Sementara, politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, diputuskan menjabat sebagai Ketua MPR 2019-2024.

"Soal pimpinan MPR dan DPR yang didominasi politisi dari parpol pendukung pemerintah, saya kira ini bagian dari misi pemilu serentak," kata Lucius ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2019).

"Pemilu serentak memang menghendaki kehadiran mayoritas pendukung pemerintah di parlemen agar pemerintahan presidensial bisa berjalan stabil," ujar dia.

Baca juga: Ini Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR

Dengan begitu, Lucius berpandangan bahwa seharusnya kinerja pimpinan DPR juga ikut meningkat.

Sebab, legislatif dan pemerintah akan mudah bekerja sama saat membuat undang-undang.

"Tentu saja kehadiran pimpinan yang didominasi pendukung pemerintah akan berkontribusi pada peningkatan kinerja, karena mestinya tak ada kendala politis yang ditakutkan untuk melahirkan kebijakan baru," tuturnya.

Kendati demikian, bukan berarti DPR dan MPR periode ini tak memiliki tantangan.

Lucius mengatakan bahwa tantangannya adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada rakyat dan adanya partisipasi dari masyarakat.

Baca juga: Puan dan Anggota Baru DPR Punya 3 Masalah Dasar yang Perlu Dibenahi

Dia berpandangan, apabila oposisi juga dengan mudah dibeli atau terjadinya politik transaksional, hal itu akan meningkatkan potensi kesewenang-wenangan atau otoriter.

"Merasa tak ada kekuatan politik oposisi yang bisa menghambat keinginan koalisi pemerintah, itu akan makin memudahkan kesewenangan muncul," ucap Lucius.

Puan Maharani ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Dengan demikian, Puan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Baca juga: Bagaimana Parlemen 5 Tahun ke Depan di Bawah Puan Maharani, La Nyalla, dan Bambang Soesatyo?

Dalam rapat paripurna, Puan dilantik menjadi ketua DPR bersama empat Wakil Ketua DPR, yaitu Aziz Syamsuddin dari Fraksi Golkar, Rachmat Gobel dari Fraksi Nasdem, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra, dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB.

Sementara itu, 10 Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 resmi dilantik pada Kamis (3/10/2019) malam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Setelah melalui proses panjang, Bambang Soesatyo diputuskan menjadi Ketua MPR periode 2019-2024 berdasarkan musyawarah mufakat.

Berikut 10 jajaran Pimpinan MPR:

1. Bambang Soesatyo (Ketua)

2. Ahmad Muzani (Wakil Ketua)

3. Ahmad Basarah (Wakil Ketua)

4. Lestari Moerdijat (Wakil Ketua)

5. Jazilul Fawaid (Wakil Ketua)

6. Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua)

7. Zulkifli Hasan (Wakil Ketua)

8. Arsul Sani (Wakil Ketua)

9. Fadel Muhammad (Wakil Ketua)

10. Syarief Hasan (Wakil Ketua)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com