Alat Kelengkapan Dewan Dibahas Minggu Depan, Parpol Pemenang Pemilu dapat Kursi Terbanyak

Kompas.com - 04/10/2019, 17:30 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) minggu depan.

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, jabatan AKD ditentukan dengan metode yang mirip sistem sainte lague Pemilu.

Artinya, partai politik yang mendapat suara lebih banyak bakal mengantongi posisi AKD yang juga lebih banyak.

"Yang kursinya banyak tentu akan lebih banyak dapat pimpinan, yang menengah tentu dapat menengah juga, yang kecil dapat yang kecil," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Perempuan Didorong Jadi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di Parlemen

Yandri mengatakan, sistem tersebut sesuai dengan makanisme yang diatur dalam Undang-undang MPR DPR DPD DPRD (MD3).

Dengan mekanisme demikian, PDI Perjuangan sebagai partai peraih suara terbanyak akan mendapat jabatan AKD terbanyak.

"Jadi yang pertama itu PDI-P dahulu, mungkin yang kedua PDI-P lagi, baru diputar, setelah itu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, balik lagi ke PDI-P lagi. Kira-kira begitu," ujarnya.

Ada lebih dari 16 kursi pimpinan AKD yang bakal ditempati oleh anggota dewan.

Baca juga: Golkar Ingin Kader Muda dan Perempuan Berperan dalam Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah tersebut terdiri dari ketua 11 komisi dan lima AKD berupa Badan Anggaran (Banggar), Badan Legsilasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

Ditambah lagi, setiap komisi dan AKD bakal dilengkapi dengan tiga Wakil Ketua.

Yandri memprediksi, PAN setidaknya bakal mendapat satu kursi Ketua Komisi, dan tiga hingga empat kursi Wakil Ketua Komisi.

Baca juga: Ketua KPPG Harap Caleg Perempuan Golkar Pimpin Alat Kelengkapan Dewan

Namun, belum diketahui kursi AKD mana yang bakal ditempati oleh PAN. Yandri mengatakan, hal ini masih bisa dimusyawarahkan dalam beberapa waktu ke depan.

"Lobi-lobi antar fraksi biasa kan saling komunikasi, penjajakan. Mungkin PDI-P mau komisi berapa yang utama, yang kedua di mana. Mungkin PAN maunya di sini, mungkin. Ada pemibicaraan seperti itulah," ujar Yandri.

"Tapi akhirnya harus diambil keputusan resmi dalam rapat Bamus, tidak bisa rapat-rapat di informal," sambungnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X