Kompas.com - 04/10/2019, 17:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK hasil revisi.

"Kan belum ada kelanjutan dari Bapak Presiden (soal Perppu KPK)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (4/10/2019).

Publik disarankan menunggu apakah Presiden Jokowi benar-benar akan menerbitkan Perppu atau tidak setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2019.

"Terkait hal itu, tentunya mungkin kita tunggu saja setelah pelantikan periode selanjutnya dari presiden tanggal 20 Oktober," ujar dia.

Baca juga: Moeldoko Minta Mahasiswa Tak Ngotot soal Perppu KPK

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas Tarumanagara dan Ukrida bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Mereka mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Para mahasiswa pun meminta supaya Presiden Jokowi bersedia berdialog terbuka mengenai isu UU KPK ini. Mereka memberi tenggat waktu bagi Jokowi hingga 14 Oktober 2019.

Presiden Mahasiswa Trisakti Dino Ardiansyah menyebut, apabila sampai batas waktu itu tuntutannya tidak direalisasikan, maka akan ada gerakan mahasiswa lebih besar.

"Kalau pun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," ujar usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan partai politik koalisi pendukungnya disebut sudah sepakat untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda pengumuman resmi bahwa Jokowi tidak akan menerbitkan perppu.

Baca juga: Pakar: Presiden Bisa Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi

Kabar bahwa Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK justru datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh

Surya menyebut Jokowi dan partai politik pendukung disebut sepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK.

Keputusan itu, lanjut Surya, disepakati ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung diam-diam bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam.

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," kata Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

 

Kompas TV RKUHP yang sejumlah pasalahnya menjadi kontroversi di masyarakat dianggap akibat kerja DPR yang tergesa gesa. Padahal RKUHP dibahas Anggota Dewan selama 4 tahun. 1 Oktober 2019 menjadi babak baru perjalanan demokrasi di Indonesia. Wakil Rakyat periode 2019-2024 mulai bekerja untuk menjalankan fungsinya. masyarakat berharap para Anggota Dewan terhormat lebih mendengar aspirasi masyarakat, karena mereka adalah Wakil Rakyat. #BERKASKOMPAS #DPR #RKUHP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.