Kompas.com - 04/10/2019, 12:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 6.000 rumah rusak akibat gempa 6,8 magnitudo yang mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis (26/9/2019).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo menyatakan, per 3 Oktober 2019 pukul 16.00 WIB tercatat ada 6.184 unit rumah rusak.

"Rincian rumah rusak dengan kategori berbeda, yaitu rusak berat 1.990 unit, rusak sedang 1.101 dan rusak ringan 3.093. Selain kerusakan di sektor pemukiman, jumlah fasilitas umum yang rusak sebanyak 56 unit," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Pengungsi Gempa Ambon Terserang Berbagai Penyakit, Dinkes Akui Sanitasi Buruk

 

Sementara itu, lanjut Agus, data dari BPBD Provinsi Maluku jumlah korban meninggal dunia kini sebanyak 34 orang, sedangkan luka-luka 149 dan yang masih mengungsi 108.313.

Ia menambahkan, berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian warga yang mengungsi dan bukan korban belum memahami status yang ditetapkan pemerintah setempat.

"Anggapan mereka bahwa selama masa tanggap darurat masyarakat sebaiknya masih di tempat pengungsian. Kondisi itu mengakibatkan banyak penyintas yang memutuskan akan tetap di pengungsian hingga masa tanggap darurat berakhir pada 9 Oktober 2019," tutur Agus.

Baca juga: Ahli Waris Korban Tewas Gempa Ambon Dapat Santunan Rp 15 Juta

 

Ia menjelaskan, kondisi saat ini untuk bantuan logistik baik yang melalui posko provinsi maupun kabupaten maupun yang langsung turun ke lokasi pengungsian makin merata.

BNPB pun masih terus membantu pemerintah daerah selama masa tanggap darurat.

"BNPB juga kembali memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp 1 milyar untuk operasional penanganan darurat. Di samping itu, logistik berupa tenda gulung 5.000 lembar, matras 3.500 dan selimut 5.000 akan diberangkatkan malam ini menuju Maluku. Terkait dengan pelayanan kesehatan, BNPB mengerahkan 3 unit rumah sakit lapangan," imbuhnya.

Baca juga: Pascagempa Ambon, 821 Lindu Susulan hingga Pemprov Maluku Akan Bangun Huntara

 

Sebelumnya diberitakan, gempa 6,8 magnitudo sebelumnya mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis (26/9/2019) tsekira pukul 08.46 Wit.

Adapun lokasi gempa berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 Bujur Timur atau berjarak 40 km Timur Laut Ambon-Maluku dan 9 km Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan kedalaman 10 Km.

Akibat gempa tersebut tercatat 34 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami kuka-luka.

Selain korban jiwa, gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan rumah-rumah warga, sekolah, rumah ibadah, perkantoran dan fasilitas publik lainnya.

Kompas TV Pascagempa yang melanda Kota Ambon, kini para pengungsi mulai mengalami sejumlah penyakit.<br /> <br /> Sementara itu, untuk menyembuhkan trauma anak-anak korban gempa, sejumlah relawan mulai menggelar trauma healing atau penyembuhan trauma di tenda pengungsian.<br /> <br /> Pascagempa berkekuatan 6,5 Magnitudo yang melanda Kota Ambon, kondisi kesehatan para pengungsi di lokasi pengungsian semakin memburuk. Sejumlah penyakit mulai menyerang para pengungsi.<br /> Di antaranya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, darah tinggi, hingga dermatitis atau gatal-gatal pada kulit. Kondisi kesehatan para pengungsi kian memburuk. Apalagi fasilitas mereka di lokasi pengungsian yang minim.<br /> #GempaAmbon #Ambon #GempaBumi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.