Soal Amendemen UUD 1945, Pimpinan MPR Diingatkan Tak Terjebak Kepentingan Elite

Kompas.com - 04/10/2019, 10:20 WIB
Pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susantisaat ditemui di DHotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018). Reza JurnalistonPengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susantisaat ditemui di DHotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, amandemen UUD 1945 tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat yang memiliki kepentingan lebih tinggi dalam hal tersebut.

Ia mengingatkan, jangan sampai amandemen konstitusi dilakukan dengan mengabaikan suara dan masukan masyarakat.

"Pimpinan MPR terpilih harus memastikan bahwa putusan amandemen dilakukan dengan mempertimbangkan suara rakyat," ujar Bivitri saat dihubungi wartawan, Jumat (4/10/2019).

"Apakah benar masyarakat mendukung dan memerlukan amandemen itu, ataukah itu hanya merupakan kepentingan elite saja agar haluan negara dipegang mereka (MPR)," kata dia. 

Baca juga: Mahfud MD: Amandemen UUD 1945 Tak Pernah Bisa Selesaikan Masalah

Pilihan amandemen UUD 1945, lanjut dia, harus didasarkan rasionalitas dan kepentingan bangsa. Menurut Bivitri, amandemen konstitusi bukan kebutuhan mendesak saat ini.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STH) Jantera ini mengkhawatirkan bergulirnya wacana tersebut membuat ketua MPR rawan didekati pihak berkepentingan terhadap perubahan konstitusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Wacana amandemen membuat ketua MPR didekati pihak atau lembaga tertentu. Mereka di dalamnya termasuk lembaga yang perannya ingin lebih dikuatkan atau tidak ingin dikurangi dengan perubahan konstitusi," ujar dia. 

Wacana amandemen UUD 1945 kembali mencuat setelah PDI Perjuangan menyatakan dukungan untuk Bambang Soesatyo duduk di kursi Ketua MPR RI 2019-2024.

Dukungan PDI-P kepada Bambang bukan tanpa syarat. Satu dari lima syarat yang disampaikan, PDI-P meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.

Baca juga: PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Bambang Soesatyo telah terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Bambang terpilih sebagai Ketua MPR melalui Rapat Paripurna Penetapan dan Pelantikan Ketua MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Nasional
Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.