Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Susunan Pimpinan DPR, DPD, dan MPR 2019-2024

Kompas.com - 04/10/2019, 08:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan seluruh unsur Parlemen 2019-2024 telah resmi ditetapkan.

Baik DPR, DPD, maupun MPR, masing-masing sudah memiliki ketua dan wakil ketua untuk lima tahun ke depan.

Para pimpinan ini dipilih dan dilantik usai pelantikan anggota DPR/DPD/MPR, Selasa (1/10/2019).

Proses pemilihan pimpinan sendiri membutuhkan mekanisme yang cukup panjang. Ada yang melalui musyawarah mufakat, ada pula yang lewat voting.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Rapat Paripurna yang digelar Selasa (1/10/2019) malam menetapkan lima pimpinan DPR periode 2019-2024.

Kelima pimpinan DPR tersebut berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak.

Partai dengan jumlah kursi terbanyak otomatis mendapat kursi ketua DPR. Itu mengacu pada UU MPR DPR DPRD dan DPD (MD3).

Berdasar pada aturan tersebut, PDI Perjuangan berhak duduk di kursi ketua.

Baca juga: Tugas Baru dari Sang Ibu untuk Puan Maharani...

Selanjutnya, empat partai politik yang mendapat jatah pimpinan DPR yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelum dilantik, kelima partai politik masing-masing mengajukan nama calon pimpinan yang kemudian dibahas dalam rapat konsultasi DPR, Selasa (1/10/2019) sore.

Barulah malamnya, kelima nama yang telah diajukan ini dilantik.

Sebagai politisi yang dicalonkan partai dengan perolehan kursi terbanyak, Puan Maharani ditetapkan jadi Ketua DPR masa jabatan 2019-2024.

Empat wakilnya, masing-masing dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD digelar Selasa (1/10/2019) siang hingga Rabu (2/10/2019) dini hari.

Awalnya, dalam rapat konsultasi Selasa siang, dipilih empat dari 136 senator sebagai calon pimpinan DPD. Keempat senator itu mewakili empat sub wilayah.

Melalui musyawarah mufakat, terpilih nama Sultan Bahtiar mewakili sub wilayah Barat I, La Nyalla Mattalitti mewakili sub wilayah Barat II, Mahyudin mewakili sub wilayah Timur I, dan Nono Sampono wakil sub wilayah Timur II.

Dari empat nama itu, dipilih satu senator untuk menjadi ketua DPD.

Pemilihan ketua sendiri mulanya dilakukan secara musyawarah mufakat antar-keempat kandidat. Namun, musyawarah itu tidak membuahkan hasil.

Akhirnya, diputuskan mekanisme voting yang kemudian menghasilkan nama La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua DPD 2019-2024.

La Nyalla berhasil mengantongi suara terbanyak dan mengungguli tiga pesaingnya. Dari 134 anggota DPD yang hadir dalam rapat paripurna, 47 di antaranya memilih La Nyalla.

Baca juga: Jadi Ketua DPD, Ini 5 Hal yang Dijanjikan La Nyalla Mattalitti

Sementara itu, 40 suara memilih Nono Sampono, 28 suara memilih Mahyudin, dan 18 suara untuk Sultan Bachtiar, sedangkan satu suara lain abstain.

Keempat pimpinan terpilih ini lantas dilantik Rabu (2/10/2019) dini hari. Dengan begitu, La Nyalla resmi menjabat Ketua DPD, Nono Sampono Wakil Ketua DPD 1, Mahyudin Wakil Ketua II, dan Sultan Bachtiar Wakil Ketua III.

Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (kiri) dan sembilan pimpinan MPR lainnya mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (kiri) dan sembilan pimpinan MPR lainnya mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sidang Paripurna tersebut menetapkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 dengan Wakil Ketua, Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra, Lestari Moerdijat dari Fraksi Partai Nasdem, Jazilul Fawaid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Syarief Hasan dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fadel Muhammad dari Kelompok DPD di MPR. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Penetapan sepuluh pimpinan MPR digelar dalam rapat paripurna, Kamis (3/10/2019) malam.

Mulanya, sembilan fraksi partai politik bersama DPD mengajukan satu nama calon pimpinan MPR yang mewakili masing-masing dari mereka.

Sepuluh nama itu diusulkan dalam rapat gabungan fraksi dan perwakilan DPD, Kamis (3/10/2019) siang.

Setelahnya, seluruh fraksi dan perwakilan DPD menggelar musyawarah untuk menentukan nama ketua MPR.

Melalui musyawarah mufakat, diputuskan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR 2019-2024.

Setelah disepakati nama ketua, barulah jajaran pimpinan MPR yang baru ini dilantik dalam rapat paripurna.

Baca juga: Berikut Susunan Pimpinan MPR 2019-2024...

Sembilan nama pimpinan lain yang tidak terpilih sebagai ketua dilantik menjadi wakil ketua MPR. Masing-masing dari mereka bakal memimpin bidang yang berbeda-beda.

Namun, hingga saat ini, belum ditentukan siapa membidangi apa.

Berikut susunan sepuluh pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024:

Ketua

Bambang Soesatyo, mewakili Golkar

Wakil

1. Ahmad Basarah, mewakili PDI-P

2. Ahmad Muzani, mewakili Gerindra

3. Lestari Moerdijat, mewakili Nasdem

4. Jazilul Fawaid, mewakili PKB

Baca juga: Bambang Soesatyo: Pak Airlangga, Terima Kasih...

5. Syarief Hasan, mewakili Demokrat

6. Hidayat Nur Wahid, mewakili PKS

7. Zulkifli Hasan, mewakili PAN

8. Arsul Sani, mewakili PPP

9. Fadel Muhammad, mewakili DPD

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com