Gerindra Belum Sepakat soal Ketua MPR, Rapat Paripurna Ditunda Sekitar 1 Jam

Kompas.com - 03/10/2019, 20:47 WIB
Rapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang Paripurna penetapan dan pelantikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ditunda selama sekitar 60 menit. Penundaan itu dikarenakan proses lobi antara Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar masih berjalan.

Seperti diketahui, Gerindra tetap ngotot mencalonkan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR. Sementara, delapan fraksi di DPR dan unsur kelompok DPD sepakat mendukung calon dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

"Setelah ada 10 pimpinan MPR yang sudah ditetapkan oleh ketua sementara, kami meminta sebentar saja supaya sempurna musyawarah mufakat, kami meminta agar tidak sampai voting kami minta lobi-lobi paling lambat jam 09.00 WIB supaya ada kebersamaan kita semua," ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Elnino saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Sidang Paripurna Pelantikan Pimpinan MPR Dihadiri 383 dari 711 Anggota

Setelah itu seorang anggota MPR meminta pemilihan ketua dilakukan melalui mekanisme voting. Artinya Rapat Paripurna tidak perlu ditunda.

Sedangkan beberapa anggota yang lain sepakat sidang ditunda sesuai permintaan Gerindra agar pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G. Plate menegaskan bahwa mekanisme penetapan Ketua MPR harus dilakukan secara aklamasi. Ia tidak sepakat jika pemilihan ketua dilakukan melalui voting.

"Ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, jangan sampai diganti dengan majelis pervotingan rakyat," kata Plate.

Baca juga: Bertemu Singkat KH Said Aqil, Ahmad Muzani Optimistis Terpilih Jadi Ketua MPR

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring.

Tifatul mengusulkan agar rapat diskors selama satu jam.

"Sikap Fraksi PKS kalau bisa aklamasi, musyawarah untuk mufakat," kata Tifatul.

Akhirnya, Ketua MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe memutuskan rapat ditunda hingga pukul 08.50 WIB.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Kemendagri Ajukan Anggaran Rp 15 M untuk Mesin Anjungan Data Mandiri

Nasional
BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

BPIP Minta Pancasila Diajarkan Secara Lebih Merakyat

Nasional
Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas, Ahmad Basarah: Untuk Akomodasi Pancasila Diajarkan di Sekolah

Nasional
Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk 'Destructive Fishing'

Sepanjang 2019, Polisi Tangkap 19 Penyuplai Bahan Peledak untuk "Destructive Fishing"

Nasional
Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Investigasi Lebih Lanjut, Polri Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Medan Tak Beraksi Sendiri

Nasional
MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

MPR Setuju Pendidikan Pancasila Jadi Pelajaran Wajib di PAUD hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Pemerintah Tak Jamin Indonesia Bebas dari Kelompok Intoleran, tapi...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

[POPULER NASIONAL] Petinggi TNI Dikumpulkan Jokowi | Tetangga Novel Laporkan Politikus PDI-P

Nasional
Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Kejaksaan Agung Telaah Laporan soal Jiwasraya untuk Temukan Dugaan Tindak Pidana

Nasional
Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Menpan RB Siapkan Jabatan Baru untuk Anggota TNI-Polri yang Nganggur

Nasional
Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Heboh Desa Fiktif, Bantahan Kemendagri, hingga Desa Cacat Hukum...

Nasional
KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

KPK Minta Polisi Serius Tangani Laporan Tetangga Novel terhadap Dewi Tanjung

Nasional
Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Susun UU Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Gunakan Skema Omnibus Law

Nasional
Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Eks Bupati Kepulauan Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Teluk Balikpapan Akan Dieksploitasi demi Ibu Kota Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X