Komitmen dengan Golkar, DPD Dukung Bambang Soesatyo Jadi Ketua MPR

Kompas.com - 03/10/2019, 19:06 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia sepakat memilih Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR Periode 2019-2024 dari unsur DPD RIdalam rapat pleno DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) malam.  KOMPAS.com/HaryantipuspasariDewan Perwakilan Rakyat (DPD) Republik Indonesia sepakat memilih Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR Periode 2019-2024 dari unsur DPD RIdalam rapat pleno DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019) malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) akhirnya mengalihkan dukungan ke calon ketua MPR yang diusung oleh Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Pernyataan dukungan dituangkan dalam sebuah surat yang diserahkan pada pimpinan sementara MPR.

"Kami DPD RI menyatakan dukungan kepada Bapak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI," ujar Ketua Kelompok DPD di MPR Intsiawati Ayus saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Awalnya, Sekretaris Kelompok DPD Abraham Liyanto mengatakan, sebanyak 136 anggota DPD sepakat untuk mendukung pimpinan MPR dari unsur DPD Fadel Muhammad untuk menjadi ketua MPR periode 2019-2024.


Baca juga: Ingin Jadi Ketua MPR, Fadel Muhammad Sebut Sudah Lobi PDI-P dan Golkar

Hal itu ia katakan sebelum Rapat Gabungan antara perwakilan fraksi dan DPD yang digelar secara tertutup.

Setelah rapat dan proses lobi, akhirnya DPD menyatakan dukungan ke Bambang Soesatyo.

Intsiawati menuturkan bahwa ada komitmen antara DPD dan Fraksi Partai Golkar. Komitmen apa yang dibangun?

"Dukungan khusus kepada Golkar itu tidak lebih kami ingin mempertajam lagi kemitraan antara lembaga dalam kinerja, karena kinerja di parlemen ini untuk legislasi dan aspirasi," kata Intsiawati.

Secara terpisah, Fadel Muhammad mengakui bahwa Fraksi Partai Golkar mengakomodasi lima syarat yang diajukan oleh DPD.

Syarat tersebut diajukan oleh DPD untuk mendukung salah satu calon ketua dari fraksi partai politik.

Kelima syarat tersebut adalah:

1. DPD dilibatkan dalam penggodokan dana transfer daerah.

2. DPD dilibatkan dalam mengatur dana desa.

3. DPD berhak mengatur dana insentif.

4. DPD meminta agar undang-undang yang berhubungan dengan pemerintah daerah diperbaiki.

5. Meminta penguatan DPD melalui revisi UU MD3 dan UUD 1945.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X