BIN Prediksi Masih Ada Gejolak Massa Jelang Pelantikan Kepala Negara

Kompas.com - 03/10/2019, 18:32 WIB
Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto. KOMPAS.com/ Fabian Januarius KuwadoJuru bicara BIN Wawan Hari Purwanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Intelijen Negara ( BIN) memprediksi masih ada pergerakan massa pada hari-hari jelang pelantikan Joko Widodo-Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

"Kalau dilihat dari peredaran ajakan (di media sosial), mereka kan ngajak terus tuh, jadi masih," ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto saat wawancara khusus di Kantor Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (3/10/2019).

Isu yang dinarasikan juga sama, yakni kektidakpuasan atas kebijakan DPR RI dan pemerintah tentang sejumlah peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Alasan Tindakan Represif Polisi Tidak Efektif Tangani Demonstrasi


Namun, Wawan menyebut, isu itu hanya akan dijadikan tameng. Tujuan sebenarnya adalah menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Mereka akan terus menambahi (narasi). Aksinya sih bareng-bareng, tapi mumping ada ini (aksi), ya dia terus melontarkan sesuatu, ajakan-ajakan mengarah ke sana," ujar Wawan.

Meski demikian, BIN memastikan, pergerakan massa itu terpantau penuh. BIN sekaligus berupaya agar meredamnya sehingga tidak menjadi besar.

"Secara prinsip, (aksi massa) under control. Karena kami ini kan juga terus dekati. Kita ini kan saling kenal juga," ujar Wawan.

"Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Ini semuanya kan hanya kepentingan. Sedikit banyak gesekan, enggak apa-apa. Kita boleh berbeda, bertarung, habis itu rangkul-rangkulan lagi," lanjut dia.

Baca juga: Rupiah Anjlok ke Rp 14.216 Per Dollar AS, Imbas Demonstrasi

Ia sekaligus memastikan, Polri dan TNI solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

"Yang jelas Panglima dan Kapolri sudah menyatukan tekad menjaga NKRI ini tetap utuh serta agenda yang digulirkan sampai pelantikan (presiden dan wakil presiden) tidak ada hambatan," ujar Wawan. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X