Soal Perppu KPK, Mensesneg Minta Semua Pihak Tunggu Pengumuman Presiden

Kompas.com - 03/10/2019, 17:24 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno, meninggalkan ruangan usai menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno, meninggalkan ruangan usai menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta semua pihak tidak berspekulasi soal rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini disampaikan Pratikno menanggapi klaim Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahwa Presiden sudah sepakat tak akan menerbitkan Perppu. Ia meminta semua pihak bersabar menanti keputusan Presiden.

"Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau presiden sudah menyatakan sesuatu, nah, itu," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Soal Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Di-impeach

Pratikno menegaskan pengumuman soal jadi tidaknya penerbitan Perppu hanya datang dari Presiden sendiri.

"Sekarang kan belum (ada statement dari Presiden)," sambung dia.

Pratikno juga mengatakan, DPR telah mengirimkan draf UU KPK kepada Istana.

Namun, setelah dicek, ada kesalahan pengetikan sehingga pihak Istana sudah mengirim lagi draf UU KPK itu ke DPR untuk mendapat perbaikan.

Baca juga: Mensesneg: UU KPK Ada Typo, Jadi Dikembalikan ke DPR

"(Draf UU KPK) sudah dikirim (ke Istana), tetapi masih ada typo, yang itu kita minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah di Baleg (DPR)," kata Pratikno.

Pratikno belum mengetahui secara pasti apakah draf UU tersebut sudah diperbaiki oleh DPR dan dikirimkan lagi ke Istana. Ia mengaku akan mengeceknya.

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Baca juga: Jokowi dan Parpol Disebut Sepakat Tak Ada Perppu KPK, Kenapa Tak Diumumkan?

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X