Benarkah Jokowi Bisa Dilengserkan karena Terbitkan Perppu KPK?

Kompas.com - 03/10/2019, 14:02 WIB
Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melayangkan peninjauan kembali (PK) dok BBC IndonesiaSetelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melayangkan peninjauan kembali (PK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, Presiden Joko Widodo bisa di-impeach atau dilengserkan apabila menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Menurut Surya, Presiden bisa menyalahi aturan jika menerbitkan perppu karena UU KPK saat ini tengah diuji materi di Mahkamah Konsitusi.

"Masyarakat dan mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), Presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah, Presiden bisa di-impeach karena itu," ujar Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Tak Bisa Berharap Banyak dari Uji Materi, Perppu Benteng Terakhir untuk UU KPK

Oleh karena itu, Surya menyebut Presiden Jokowi dan partai politik koalisi pendukungnya sepakat untuk tidak menerbitkan Perppu KPK.

Kesepakatan itu, lanjut Surya, diambil ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung diam-diam bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019) malam.

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," kata Surya.

Lantas, benarkah Presiden bisa dilengserkan hanya karena menerbitkan Perppu KPK?

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menilai, pernyataan Surya hanya gertakan yang tidak memiliki landasan hukum.

"Perppu itu konstitusional berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 dan mengeluarkan perppu bukan alasan impeachment presiden," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam acara diskusi bertajuk Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi, di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Feri mengatakan, aturan pemakzulan presiden juga sudah diatur secara jelas dalam pasal 7A UUD 1945.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X