Jadi Tersangka Pemasok Bom Molotov, Dosen IPB Diberhentikan Sementara

Kompas.com - 03/10/2019, 12:38 WIB
Massa yang mengatasnamakan mujahid 212 berunjuk rasa di kawasan patung kuda jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019). KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiMassa yang mengatasnamakan mujahid 212 berunjuk rasa di kawasan patung kuda jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Abdul Basith, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi tersangka pemasok bom molotov untuk aksi Mujahid 212, akan diberhentikan sementara.

"Kalau memang sudah ditetapkan, sikap pemerintah jelas sesuai UU dan aturan yang ada, mereka harus diberhentikan sementara dari PNS-nya. Tidak boleh lagi. Harus berhenti sementara," kata Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Nasir menambahkan, pemberhentian sementara itu akan berlaku sampai ada keputusan pengadilan.

Baca juga: Dosen IPB Abdul Basith Disebut Polisi Jadi Donatur terkait Rencana Rusuh di Aksi Mujahid 212


Jika Abdul Basith nantinya memang dinyatakan bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan akan diberhentikan secara tetap.

"Kalau dalam hal ini ada tindak pidana dan kemudian diputuskan hukum secara pasti apabila dia harus dipenjara katakanlah lebih dari 2 tahun, harus pemberhentian atau pemecatan sebagai PNS," kata Nasir.

Sementara itu, dosen IPB Arif Satria mengaku pihaknya masih menunggu surat resmi dari kepolisian terkait kasus yang menjerat Basith.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta aparat mengusut penyebab 2 mahasiswa Haluoleo Kendari yang tewas saat menggelar demo.KOMPAS.COM/SUKOCO Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta aparat mengusut penyebab 2 mahasiswa Haluoleo Kendari yang tewas saat menggelar demo.

Baca juga: Dosen IPB Abdul Basith Akan Ajukan Penangguhan Penahanan

Surat itu akan menjadi dasar hukum bagi IPB memberhentikan Basith sementara dari status dosen dan PNS.

"Jadi sekarang kami menunggu surat resmi dari kepolisian sebagai dasar untuk nonaktifkan sementara karena itu aturan dalam manajemen kepegawaian. Itu peraturan pemerintah," ujar Arif.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith, beserta sembilan rekannya sebagai tersangka.

Baca juga: Kuasa Hukum Dosen IPB Sebut Barang Bukti yang Diamankan Polisi Belum Tentu Bom Molotov

AB dan sembilan rekannya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan rencana kerusuhan di tengah Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI di Jakarta pada Sabtu (28/9/2019).

"Semua sudah tersangka," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

Menurut keterangan polisi, AB merekrut dua orang dengan inisial S dan OS. Keduanya berperan merekrut orang untuk ikut dalam rencana tersebut.

Baca juga: Polisi Bantah Bom di Rumah Dosen IPB Berisi Minyak Jarak

S kemudian merekrut JAF, AL, NAD, dan SAM. Dedi menuturkan, hasil rekrutan S berperan sebagai pembuat bom dan eksekutor.

Sementara itu, OS merekrut tiga orang, yaitu YF, ALI, dan FEB. Untuk tersangka FEB, Dedi mengatakan bahwa perannya adalah membeli bahan untuk merakit bom molotov.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya adalah Pasal 169 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X