SOROT POLITIK

Golkar Ingin Kader Muda dan Perempuan Berperan dalam Alat Kelengkapan Dewan

Kompas.com - 03/10/2019, 09:12 WIB
Selesai dilantik, anggota DPR dari Partai Golkar berfoto bersama di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. DOK. Humas Partai GolkarSelesai dilantik, anggota DPR dari Partai Golkar berfoto bersama di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

KOMPAS.com - Para wakil rakyat di Senayan yang baru dilantik 1 Oktober 2019 lalu akan menghadapi agenda penting beberapa hari mendatang, yakni memilih pimpinan Alat Kelengkapan Dewan ( AKD).

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memilih pimpinan DPR periode 2019-2024.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan Golkar sebagai salah satu partai yang memiliki suara terbanyak di DPR tentu ingin berperan lebih besar dan nyata.

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan salah satu bagian terpenting dalam struktur organisasi di DPR.

Adapun pimpinan AKD mewakili unsur wilayah, akseptabilitas, kompetensi, dan pengalaman.

Politisi muda dan keterwakilan perempuan

Menurut dia, Golkar sangat peduli terhadap kader-kader muda dan juga perempuan untuk menduduki posisi penting di AKD.

Golkar yang memiliki banyak politisi muda berencana untuk mendudukkan para kader mudanya di posisi tersebut, sebagai bagian dari regenerasi dan penyegaran di tubuh Fraksi Partai Golkar.

Sebagai partai modern, imbuh Ace, Golkar ingin pula menunjukkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu tetap peduli dengan permasalahan yang menghadang bangsa Indonesia di masa depan.n

“Fraksi Golkar akan memberi ruang kepada para kader muda dan kader terbaiknya di alat kelengkapan DPR, ” ujar Ace.

Apalagi Partai Golkar memiliki sistem pendidikan kader yang baik, sehingga memiliki banyak kader yang siap untuk mengemban tugas tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X