Iluni UI Dukung "Judicial Review" UU KPK di Mahkamah Konstitusi

Kompas.com - 02/10/2019, 23:23 WIB
Ketua Umum Iluni UI, Andre Rahadian, saat ditemui sesuai diskusi Menimbang Urgensi Perppu UU KPK di Jakarta, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Umum Iluni UI, Andre Rahadian, saat ditemui sesuai diskusi Menimbang Urgensi Perppu UU KPK di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau Iluni UI mendukung adanya uji formil dan materiil terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mahkamah Konstitusi.

Ketua Umum Iluni UI, Andre Rahadian, menyatakan, salah satu cara untuk menguatkan KPK dalam UU saat ini adalah dengan judicial review ke MK.

"Sekarang bukan menolak atau menerima lagi karena sebentar lagi itu sudah menjadi UU, tinggal disahkan saja. Salah satu cara menggugat pasal-pasal yang dianggap melemahkan KPK adalah dengan judicial review," ujar Andre sesuai diskusi "Menimbang Urgensi Perppu UU KPK" di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Ketika ditanya soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK yang kini diwacanakan Presiden Joko Widodo, menurut Andre, perppu akan susah diterbitkan karena akan menimbulkan polemik baru.

Baca juga: Jokowi dan Parpol Pendukung Disebut Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Namun demkian, ia tak melugaskan polemik seperti apa yang dimaksud. Baginya, opsi yang paling baik adalah lewat uji materiil dan formil ke MK.

"Saya lihat sekarang opsinya itu (judicial review). Soalnya kalau perppu kan harus lewat persetujuan DPR lagi, kalau judicial review kan pihak ketiga yang menentukan," tutur Andre.

Diketahui, kini UU KPK telah digugat ke MK oleh sejumlah mahasiswa.

Sidang perdana uji materi terhadap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pun telah digelar pada Senin (30/9/2019).

Namun demikian, dalam sidang itu, majelis hakim memberikan catatan yang harus diperbaiki pemohon yang terdiri dari 18 orang mahasiswa itu.

Baca juga: Soal Perppu KPK, ICW: Jangan Sampai Presiden di Bawah Ketiak Partai

Hakim MK menilai, pengajuan permohonan uji materi revisi UU KPK tersebut tidak memiliki kepastian.

Di sisi lain, Presiden Jokowi sebelumnya mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK setelah aksi unjuk rasa menolak UU KPK dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X