PDI-P Minta Golkar dan Gerindra Berembuk Tentukan Ketua MPR

Kompas.com - 02/10/2019, 21:21 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah meminta Golkar dan Gerindra berembuk untuk menentukan posisi Ketua MPR.

Pasalnya, kedua partai itu sama-sama mengajukan calon ketua. Fraksi Golkar mengajukan Bambang Soesatyo, sementara Gerindra mencalonkan Ahmad Muzani.

"Silakan mereka berembuk berdua, silakan musyawarah. Setelah itu baru kita akan lakukan penetapan ketua dan wakil. Prinsipnya karena jumlah pimpinan sudah 10, kita harapkan bisa bermusyawarah," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Basarah pun membantah pernyataan politsi Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyebut adanya lobi-lobi oleh Bambang Soesatyo saat makan siang bersama pimpinan fraksi di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Surya Paloh Tegaskan Nasdem Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR

Ia menjelaskan bahwa saat itu pimpinan fraksi menggelar rapat untuk membahas mekanisme pemilihan pimpinan MPR.

Sebagai kandidat, Bambang Soesatyo ikut hadir dalam rapat, sedangkan Ahmad Muzani diwakili oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Elnino.

Perwakilan seluruh fraksi hadir, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Nah, dari hasil itu disepakati pemilihan pimpinan MPR harus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat," kata Basarah.

"Terhadap calon-calon yang ingin maju sebagai ketua MPR silakan saling bermusyawarah. Setelah itu baru dilakukan paripurna untuk menetapkan ketua dan wakil ketua MPR," ucapnya.

Adapun seluruh anggota DPR dan DPD akan menggelar Sidang Paripurna untuk memilih pimpinan MPR, Kamis (3/10/2019).

Baca juga: Golkar Berusaha Yakinkan Seluruh Fraksi demi Dapatkan Kursi Ketua MPR

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD yang baru direvisi, pimpinan MPR berjumlah 10 orang. Jumlah itu terdiri dari perwakilan 9 fraksi dan satu unsur DPD.

Artinya setiap fraksi akan mendapat jatah kursi pimpinan. Setiap fraksi akan menyerahkan nama anggotanya yang akan diusulkan menjadi pimpinan MPR. Setelah itu akan dipilih satu orang menjadi Ketua MPR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X