KILAS

Puan: Indonesia Tidak Boleh Terpecah Belah dan Kontraproduktif

Kompas.com - 02/10/2019, 18:37 WIB
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara, Abdul Wahab Dalimunthe (kanan) memberikan palu sidang kepada Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmad Gobel (ketiga kiri) dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara, Abdul Wahab Dalimunthe (kanan) memberikan palu sidang kepada Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmad Gobel (ketiga kiri) dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

KOMPAS.com – Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani menekankan fungsi-fungsi di DPR akan berjalan secara dinamis, tetapi hal ini tidak boleh membuat Indonesia menjadi terpecah belah dan kontraproduktif.

Demikian ujarnya dalam pidato setelah ditetapkan menjadi Ketua DPR RI Periode 2019-2024 secara aklamasi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2019).
Dalam kesempatan itu ditetapkan pula empat Wakil Ketua DPR RI dari F-Golkar, F-Gerindra, F-NasDem, dan F-PKB.

“Kita perlu berada dalam satu semangat dan jiwa yang sama, untuk secara bersama-sama memantapkan dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, UU Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Puan dalam pidatonya.

Baca juga: Demo di DPR, Massa Buruh Minta Bertemu Puan Maharani

Melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta memperjuangkan aspirasi rakyat, lanjutnya, DPR RI diharapkan dapat ikut mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.

“Dinamika dalam menjalankan fungsi-fungsi DPR tetap berjalan pada landasan utamanya yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sehingga kepentingan nasional, bangsa, dan negara yang diutamakan," jelas Puan.

Dalam menjalankan amanah selama 5 tahun ke depan, politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, DPR RI bukan lembaga anti-kritik, karenanya penilaian objektif masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas DPR RI diperlukan.

Baca juga: Puan dan Anggota Baru DPR Punya 3 Masalah Dasar yang Perlu Dibenahi

“DPR adalah lembaga yang merupakan representasi rakyat sehingga Gedung DPR adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, kami akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan yang kami terima dari masyarakat,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Di akhir pidatonya, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini mengutip tulisan Bung Karno yang dikutip dari Kitab Baghawad Gita. Pesan tersebut berisikan nasehat Kreshna pada Arjuna yang berbunyi “Karma Nevad Ni Adikaraste Ma Phalesu Kada Chana”.

“Lakukan kewajiban kita tanpa memikirkan untung ruginya. Kalau bukan kita yang mendapatkan manfaatnya, maka anak-anak kita yang akan menerimanya, kalau bukan anak-anak kita, maka cucu kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Gunakanlah kesempatan ini dalam bergotong royong memajukan bangsa dan negara,” tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.