Komnas HAM Diminta Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM Terhadap Demonstran

Kompas.com - 02/10/2019, 18:35 WIB
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari usai audiensi dengan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari usai audiensi dengan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama rangkaian aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR, 25 September 2019 hingga 30 September 2019.

Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi Era Purnamasari menduga ada pelanggaran HAM karena tertutupnya akses bagi kuasa hukum untuk memberi bantuan hukum bagi pelajar dan mahasiswa yang ditangkap.

"Kita meminta Komnas HAM untuk datang turun memastikan ada akses-akses dan lebih jauh melakukan penyelidikan terhadap berbagai dugaan pelangggaran HAM yang terjadi sepanjang aksi-aksi unjuk rasa sejak tanggal 24 sampai 30 kemarin," kata Era di Kantor Komnas HAM, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Alasan Tindakan Represif Polisi Tidak Efektif Tangani Demonstrasi

Pihaknya tidak hanya mempermasalahkan tertutupnya akses bantuan hukum bagi mereka yang ditangkap.

Ia menyebut, para pengacara dari Tim Advokasi untuk Demokrasi juga kesulitan mendapat informasi detail terkait orang-orang yang ditangkap aparat kepolisian.

"Sekarang kan hanya ada jumlahnya, tapi siapa yang ditangkap entitasnya dari mana, terus atas alasan-alasan apa dia ditangkap dan statusnya sekarang seperti apa kita kan tidak pernah tahu," ujar dia.

Di samping itu, Era dan kawan-kawan juga menyoroti aksi represif yang dilakukan aparat terhadap demonstran. Menurut dia, yang dilakukan aparat tidak lagi sekadar membubarkan massa melainkan penyisiran dan pemburuan.

"Ada yang ditangkap sudah jauh dari jangkauan tempat aksi masih dilakukan penangkapan. itu kan sudah melanggar prosedur, dan kita tidak tahu ini standard apa yang dipakai oleh polisi dan ini mesti dicek oleh Komnas HAM," kata Era.

Pada pertemuan di Komnas HAM Rabu siang, Tim Advokasi untuk Demokrasi diterima oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Baca juga: Rupiah Anjlok ke Rp 14.216 Per Dollar AS, Imbas Demonstrasi

Choirul berjanji menelusuri aduan tersebut. Ia mengatakan, Komnas HAM sebetulnya sudah bertemu dengan Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan polemik yang ada.

"Harusnya memang ada follow up dan sebagainya, gak tau saya belum ada update. Katanya mau ada posko bersama untuk mempermudah akses dan sebagainya cuma posko bersamanya kok gak ada kabar," kata Choirul.

Seperti diketahui, sudah beberapa hari terakhir pelajar dan mahasiswa menggelar unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR. Namun, aksi itu selalu berujung pada kericuhan yang diwarnai dengan tembakan gas air mata hingga sikap represif aparat kepolisian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X