Kompas.com - 02/10/2019, 16:39 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merancang revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Dalam salah satu pasalnya, KPU melarang seseorang yang punya catatan melanggar kesusilaan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali Kota-wakil wali kota.

Pelanggar kesusilaan yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan berzina. Aturan ini dimuat dalam Pasal 4 huruf j.

Baca juga: KPU Diingatkan untuk Libatkan Publik Membangun Sistem E-Rekapitulasi

"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang meliputi, satu, judi," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat uji publik revisi PKPU Pilkada 2020 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

"Kedua adalah mabuk, ketiga pemakai atau pengedar narkoba, keempat berzina dan/atau melanggar kesusilaan lainnya," lanjutnya.

Larangan pencalonan seseorang dengan catatan perbuatan tercela sebenarnya telah diatur dalam PKPU sebelum revisi, yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hanya saja, dalam PKPU tersebut, tidak disebutkan secara rinci perbuatan asusila yang dimaksud.

Pasal tersebut, menurut KPU, justru berpotensi menjadi multitafsir dan banyak disalah artikan. Oleh karenanya, KPU ingin membuat penegasan melalui PKPU revisi.

"Karena ini ada dalam penjelasan Undang-undang, jadi kita penjelasan dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 kita cantumkan langsung dalam PKPU sehingga nanti tidak ada multitafsir yang dimaksud dengan perbuatan tercela ini," ujar Evi.

Adapun seseorang bisa menyatakan dirinya tak punya catatan melanggar kesusilaan melalui SKCK dari polisi.

Baca juga: KPU Ingin E-rekapitulasi di Pilkada 2020, UU Pilkada Dinilai Belum Kuat Melindungi

Dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h rancangan PKPU revisi, calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tak melakukan hal-hal itu dengan SKCK dari polisi. Calon gubernur dan wakil gubernur harus meminta SKCK ke Polda.

Sementara calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota harus mendapat SKCK dari polres.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Kompolnas: Polri Harus Evaluasi Strategi Keamanan di Papua Pasca Penyerangan Puskemas Kiwirok

Nasional
Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Azis Syamsuddin Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

Nasional
Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.