Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Sebut Terpilihnya La Nyalla Bukti Adanya Politik Transaksional

Kompas.com - 02/10/2019, 16:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menilai terpilihnya La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 merupakan bukti bentuk adanya politik transaksional.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, transaksi politik itu berlangsung antaranggota DPD, salah satunya dengan adanya pembagian wilayah untuk masing-masing pimpinan.

Baca juga: Kontroversi La Nyalla Mattalitti, Ketua DPD yang Pernah Jadi Tersangka Korupsi...

"Kalau di DPR itu transaksinya di internal partai, di DPD transaksi di antar anggota DPD itu sendiri. Alasan pemecahan menjadi wilayah tengah, barat, dan timur itu cara untuk memecah suara kelompok-kelompok yang potensial menjadi ketua atau pimpinan dari DPD," kata Donal di kawasan Cikini, Rabu (2/10/2019).

Menurut Donal, politik transaksi itu tidak berarti bahwa terdapat politik uang melainkan dapat berbentuk pembagi-bagian jabatan salah satunya untuk kursi Wakil Ketua MPR dari perwakilan DP

Donal melanjutkan, terpilihnya La Nyalla sebagai Ketua DPD dapat menimbulkan keriuhan baru. Hal itu didasarkan pada sejumlah pernyataan yang dilontarkan La Nyalla terkait penyamarataan DPD dengan DPR.

"Permintaan-permintaan fasilitas lenyetaraan fasilitas dengan senior tuanya DPR RI itu menjadi sinyal. Minta rumah, minta jabatan, menurut saya ini akan menimbulkan polemik-polemik," ujar Donal.

Oleh karena itu, Donal mengingatkan La Nyalla bersama anggota DPD lainnya berkaca dari kasus mantan Ketua DPD Irman Gusman yang tersandung kasus korupsi.

Baca juga: Jadi Ketua DPD, Ini 5 Hal yang Dijanjikan La Nyalla Mattalitti

"Dengan kewebangan yang ada mestinya mereka lebih hati-hatj jangan sampai penyalahgunaan wewenang yang berrjung pada tindak pidana korupsi," kata Donal.

Diberitakan sebelumnya, La Nyalla Mattalitti terpilih menjadi Ketua DPD 2019-2024 melalui mekanisme voting dalam sidang paripurna DPD, Selasa (1/10/2019) malam.

Terpilihnya La Nyalla menimbulkan kontroversi, salah satunya lantaran mantan Ketua PSSI itu sempat menjadi tersangka kasus kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur tahun 2011 hingga 2014 sebelum akhirnya divonis bebas. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com