KPU Ingin E-rekapitulasi di Pilkada 2020, UU Pilkada Dinilai Belum Kuat Melindungi

Kompas.com - 02/10/2019, 15:24 WIB
Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyebutkan, rencana penerapan e-rekapitulasi untuk pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus ditopang dengan aturan yang kuat.

Menurutnya, Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah belum memenuhinya.

"Apakah UU Pilkada-nya sudah kuat menopang penggunaan e-rekapitulasi ini? Kan belum. Berarti itu harus dibereskan. Apa iya bisa dibereskan dalam waktu tidak lama lagi? Sekarang saja tahapan pilkada sudah mulai," kata Hadar usai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: KPU Diingatkan untuk Libatkan Publik Membangun Sistem E-Rekapitulasi

Karena payung hukumnya belum kuat, Hadar pun pesimistis penerapan e-rekapitulasi pada Pilkada 2020 bisa dilaksanakan.

Padahal, KPU RI menggulirkan rencana penerapan e-rekapitulasi ini untuk bisa mulai dilakukan pada Pilkada 2020.

"Menurut saya agak berat (diterapkan tahun 2020). Bisa (diterapkan), walaupun saya tidak optimistis amat," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Walaupun tahun depan belum bisa menerapkan e-rekapitulasi pada Pilkada 2020 mendatang, Hadar melanjutkan, KPU tetap bisa memanfaatkan gelaran tersebut sebagai uji coba di beberapa tempat tertentu.

Baca juga: Rencana Terapkan E-Rekapitulasi, KPU RI Dapat Masukan dari KPU Filipina

Di Filipina saja, kata dia, uji coba pelaksanaan sistem elektronik dalam pemilu dimasukkan dalam UU.

Namun di Indonesia, hal tersebut belum tercantum dalam UU-nya.

"Satu sisi itu bisa jadi keuntungan juga, jadi bisa diatur oleh KPU-nya tapi di sisi lain itu bisa juga jadi landasan untuk menggoyang legalitasnya sehingga bisa jadi masalah," jata dia.

"Lebih baik kita kokohkan dulu aturan itu dan KPU bisa jalan mempersiapkan yang lain," tutup dia.

Baca juga: KPU: Maret, Keputusan E-Rekapitulasi Dipakai atau Tidak di Pilkada 2020

KPU RI sendiri berencana menerapkan e-rekapitulasi untuk menghitung hasil pemungutan suara berdasarkan sistem elektronik, dimulai dari Pemilu 2020 mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan, tahun 2019 ini seluruh persiapan, kajian, dan sebagainya bisa rampung dilaksanakan.

"Sehingga targetnya, Februari/Maret 2020 kita harus sudah simpulkan, e-rekapitualsi diimplementasikan atau tidak," ucap dia.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X