Kompas.com - 02/10/2019, 14:52 WIB
Konsolidasi Nasional 2019 KPU pusat hingga daerah di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonsolidasi Nasional 2019 KPU pusat hingga daerah di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, proses membangun sistem e-rekapitulasi harus lah transparan.

E-rekapitulasi rencananya akan digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada 2020.

"Harus dipastikan betul selain sistem siap, sumber daya manusia siap, tapi keyakinan publik bahwa ini (sistem e-rekapitulasi) akan beres harus ada. Itu bisa dibangun sejak awal dengan proses terbuka dan partisipatif," ujar Hadar usai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Rencana Terapkan E-Rekapitulasi, KPU RI Dapat Masukan dari KPU Filipina

Dia mengatakan, keterlibatan publik demi transparansi dalam proses pembangunan sistem tersebut diperlukan agar kepercayaan masyarakat terbangun.

Dia menilai, sepanjang peraturan sudah betul-betul siap dan penyelenggara mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan sistem tersebut, maka masyarakat pun akan percaya bahwa sistem yang digunakan betul-betul akurat dalam penghitungannya.

"Kuncinya dalam persiapan ini, harus betul-betul persiapan yang sifatnya terbuka atau transparan sejak poin awal hingga akhir dan partisipatif.  Sebab kalau sudah jadi baru dikasih tahu, nanti orang tidak tahu bagaimana membangunnya," kata dia.

Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Mantan Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay saat ditemui di acara FGD KPU tentang E-Rekapitulasi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: KPU: Maret, Keputusan E-Rekapitulasi Dipakai atau Tidak di Pilkada 2020

Dia mencontohkan, Filipina saat membangun sistem elektronik dalam proses pemungutan suara mereka, melakukannya secara terbuka.

Mereka juga melakukan percobaan dan evaluasi berulangkali.

Selain itu, teknologi yang akan digunakan nanti juga sangat penting agar sistem yang dibangun bisa diandalkan dan bekerja dengan cepat dan akurat.

"Teknologi dan infrastrukturnya, elemen-elemen penunjang seperti jaringan, server, dan lainnya itu betul-betul harus bisa menampung. Keamanan sistemnya juga penting. Itu juga harus dipastikan," kata dia.

Baca juga: E-Rekapitulasi Pilkada 2020 Belum Tentu Diterapkan di Seluruh Daerah

KPU RI sendiri berencana menerapkan e-rekapitulasi untuk menghitung hasil pemungutan suara berdasarkan sistem elektronik, dimulai dari Pemilu 2020 mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman menargetkan, tahun 2019 ini seluruh persiapan, kajian, dan sebagainya bisa rampung dilaksanakan.

"Sehingga targetnya, Februari/Maret 2020 kita harus sudah simpulkan, e-rekapitualsi diimplementasikan atau tidak," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X