Kompas.com - 02/10/2019, 10:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research Centre Sirojudin Abbas menilai, terdapat sejumlah persoalan yang mesti dibenahi oleh Ketua DPR RI periode 2019-2024, yakni Puan Maharani.

"Puan dan anggota baru DPR mesti memperbaiki tiga masalah dasar yang jadi persoalan di DPR periode sebelumnya, yakni citra dan kepercayaan publik yang rendah, komitmen kinerja yang kurang, dan minimnya produktivitas," ujar Sirojuddin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2019).

Sirojudin menjelaskan, tiga masalah dasar itu bisa terlihat terkait unjuk rasa mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil soal rancangan undang-undang (RUU) bermasalah.

Baca juga: Puan Maharani Jadi Ketua DPR: Raih Suara Terbanyak Pileg, Minta Restu Ibu, hingga Ingin Jadi Inspirasi...

Keterlibatan masyarakat sipil yang rendah dalam perumusan RUU membuat peran anggota DPR dalam legislasi diragukan.

"Anggota baru DPR diharapkan bisa memperbaiki kinerja di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan," ujar Sirojudin.

"Fungsi sebagai perwakilan rakyat atau representasi juga perlu diperbaiki karena selama ini tidak diperhatikan," tuturnya.

Guna menjaga mandat perwakilan rakyat, lanjut Sirojudin, anggota parlemen juga perlu membenahi pola komunikasi DPR dengan berbagai kalangan masyarakat, seperti mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi, dan lainnya.

"Masalah komunikasi, terutama dengan elemen masyarakat menyebabkan kinerja DPR periode lalu dicitrakan buruk oleh publik," kata dia.

Puan Maharani resmi menjadi Ketua DPR RI terpilih periode 2019-2024 dan dilantik pada Senin (1/10/2019).

Baca juga: Tugas Baru dari Sang Ibu untuk Puan Maharani...

Puan menyatakan, DPR lima tahun ke depan tidak akan banyak membuat undang-undang (UU). DPR di bawah kepemimpinannya, kata dia, akan fokus pada RUU prioritas.

"Harapan saya DPR ke depan itu tidak perlu memuat produk UU terlalu banyak, namun kita pilih yang jadi prioritas dan itu akan jadi fokus bagi DPR ke depan yang berguna untuk bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan, DPR periode sebelumnya sudah menunda delapan RUU yaitu RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RKUHP, RUU Koperasi, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurut dia, UU itu akan dijadikan prioritas dengan mekanisme dan tata tertib yang akan dibuat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.