Ujian Berat untuk DPR Baru

Kompas.com - 02/10/2019, 08:51 WIB
Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani (kanan) mengacungkan palu disaksikan Wakil Ketua M Aziz Syamsuddin (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rahmad Gobel (ketiga kiri), dan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) usai pelantikan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.


SEBANYAK 575 anggota DPR RI periode 2019-2024 resmi dilantik, Selasa (1/10/2019). Menyusul pelantikan anggota DPR, dilakukan pelantikan terhadap lima orang pimpinan DPR.

Puan Maharani dari PDI-P menjadi Ketua DPR, sementara para wakil ketua adalah Rachmat Gobel (Partai NasDem), Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa di depan kompleks Parlemen yang menolak UU KPK, RKUHP, dan sejumlah RUU bermasalah.


Aksi demonstrasi kali ini berlangsung relatif damai dibandingkan aksi-aksi demonstrasi pada hari-hari sebelumnya.

Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 langsung dihadapkan pada tugas berat, yakni melanjutkan pembahasan RKUHP dan sejumlah RUU kontroversial lainnya (RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, RUU Pertanahan) yang merupakan warisan dari DPR periode sebelumnya.

Pembahasan RUU yang tidak selesai di satu periode DPR dimungkinkan untuk dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya (carry over) setelah disahkannya revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) oleh DPR periode 2014-2019 pada Selasa (24/9/2019) lalu.

Seperti diketahui, UU KPK, RKUHP dan sejumlah RUU lainnya mendapat penolakan dari masyarakat dan menyulut gelombang demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran sejak pekan lalu.

Gelombang protes akhirnya membuat DPR periode 2014-2019 memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan sejumlah RUU lainnya.

Pembahasan RKUHP dan sejumlah RUU kontroversial tersebut dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya.

Massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa kembali turun ke jalan melakukan aksi tolak UU KPK dan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial, di kawasan simpang susun Semanggi, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).KOMPAS.com/M ZAENUDDIN Massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa kembali turun ke jalan melakukan aksi tolak UU KPK dan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial, di kawasan simpang susun Semanggi, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Sejauh ini masih belum jelas bagaimana pembahasan atas sejumlah RUU bermasalah tersebut akan dilakukan oleh DPR periode baru.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X