Dilema Jokowi Terbitkan Perppu KPK: Pilih Kehendak Rakyat atau Parpol?

"Sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas presiden terhadap tuntutan mahasiswa. Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah bapak presiden memenuhi tuntutan," kata Nurdiansyah.

Di tengah derasnya aksi unjuk rasa mahasiswa, Presiden Jokowi telah bertemu dengan ketua umum dan elite partai politik pendukungnya pada Senin (30/9/2019) malam di Istana Bogor.

Pertemuan itu digelar tertutup, tak diketahui oleh awak media. Namun, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memberi bocoran.

Baca juga: Parpol Koalisi Minta Jokowi Jadikan Perppu KPK Pilihan Terakhir

Menurut dia, dalam pertemuan itu, para ketum parpol meminta presiden menjadikan penerbitan perppu sebagai pilihan terakhir dalam menyelesaikan polemik revisi UU KPK.

"Tentu partai politik menyampaikan bahwa opsi perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplor juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Ia juga mengatakan, pilihan selain perppu untuk menyelesaikan polemik ini ialah legislative review dan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bila menempuh mekanisme legislative review, pemerintah akan kembali membahas Undang-Undang KPK hasil revisi dengan DPR dan mengganti pasal sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Arsul mengatakan, telah didaftarkan uji materi Undang-Undang KPK hasil revisi di MK.

Baca juga: Kisah Feri Amsari Bertemu Jokowi dan Bicarakan Perppu, Presiden Bersama Rakyat atau Partai?

Ia berharap, Jokowi mendengar aspirasi dari parpol koalisi dalam menyikapi polemik Undang-Undang KPK.

Menurut Arsul, suara parpol layak didengar lantaran pemilih Jokowi sebagian besar berasal dari konstituen parpol mereka.

Jadi, Presiden Jokowi pilih kehendak rakyat atau parpol?