Golkar Tunjuk 2 Kadernya sebagai Ketua Fraksi di MPR/DPR, Siapa Saja?

Kompas.com - 01/10/2019, 19:45 WIB
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariKetua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily memastikan, pihaknya telah menunjuk Azis Syamsudin sebagai Wakil Ketua DPR periode 2019-2024.

Keputusan ini diambil melalui rapat harian DPP Golkar yang digelar di kantor DPP, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (1/10/2019) siang.

"Jadi kami tadi telah rapat. Dan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Umum Golkar Pak Airlangga Hartarto dan juga dihadiri oleh Pak Bambang Soesatyo, kami telah memutuskan dua hal," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Meski Disebut Ilegal, MKGR Munaslub Hotel Sultan Dukung Bamsoet Jadi Ketum Golkar

"Menugaskan Pak Azis Syamsudin untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar," ujarnya.

Selain ditunjuk jadi pimpinan DPR, Azis juga didaulat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Mendampingi Azis, Adies Kadir ditunjuk sebagai sekretaris Fraksi.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dipercaya sebagai Ketua Fraksi Golkar di MPR. Ia didampingi Sekretaris Fraksi MPR, Idris Laena.

Baca juga: Golkar Pastikan Ajukan Bambang Soesatyo Jadi Calon Ketua MPR

Tidak hanya itu, Ace memastikan, partainya bakal mengusulkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR.

"Menugaskan kepada Pak Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR dari Partai Golkar. Mandatnya kita berikan untuk menjadi ketua," kata Ace.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga DIperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga DIperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X