Kompas.com - 01/10/2019, 11:13 WIB
Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariAndreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR terpilih dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai para demonstran yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR dan DPRD di kota lain tak paham dengan tuntutan mereka sendiri.

Sebab, ia menilai pemerintah dan DPR telah memenuhi tuntutan mahasiswa yakni menunda Rancangan KUHP.

Sementara itu, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai dibahas dan sekarang tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Jokowi Sebut Demonstrasi Konstitusional, tetapi Tak Jawab soal Penangkapan Ananda Badudu

Karena itu, ia merasa aneh demonstrasi terus berlangsung.

"Yang diprotes kan semua sudah dipenuhi. RKUHP sudah ditunda, revisi UU KPK itu sudah selesai. Ikuti saja mekanisme. Kalau saya lihat, apa yang diprotes bukan yang substansi. Dan banyaknya, yang protes tidak mengerti persoalan," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Saat ditanya bagaimana DPR mengubah citra negatif lantaran telah meloloskan revisi UU KPK, Andreas menjawab hal itu harus dijawab dengan kerja nyata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mengatakan DPR terbuka dengan kritik yang diberikan masyarakat. Namun, ia berharap kritik yang disampaikan berbobot dan sesuai dengan konteks permasalahan.

Baca juga: Massa Demonstrasi Tolak UU KPK dan RKUHP Mulai Berdatangan ke Wilayah Gedung DPR RI

"Masyarakat harus mengkritisi, menelusuri lebih jauh. Jangan bicara sesuatu yang kita tidak pahami juga. Yang sekarang kan yang dibicarakan yang tidak mereka pahami. Jadi berkembang hanya karena viral, tanpa paham substansinya," kata dia.

Sebelumnya, diketahui, gelombang demonstrasi mahasiswa tak kunjung usai lantaran DPR tak kunjung membatalkan Undang-Undang KPK.

Selain itu, mereka juga kecewa terhadap pimpinan KPK terpilih yang dinilai bermasalah secara etik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.