Politisi PDI-P Ini Merasa Aneh Demonstrasi Terus Berlanjut

Kompas.com - 01/10/2019, 11:13 WIB
Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019) KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariAndreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR terpilih dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai para demonstran yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR dan DPRD di kota lain tak paham dengan tuntutan mereka sendiri.

Sebab, ia menilai pemerintah dan DPR telah memenuhi tuntutan mahasiswa yakni menunda Rancangan KUHP.

Sementara itu, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai dibahas dan sekarang tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Jokowi Sebut Demonstrasi Konstitusional, tetapi Tak Jawab soal Penangkapan Ananda Badudu


Karena itu, ia merasa aneh demonstrasi terus berlangsung.

"Yang diprotes kan semua sudah dipenuhi. RKUHP sudah ditunda, revisi UU KPK itu sudah selesai. Ikuti saja mekanisme. Kalau saya lihat, apa yang diprotes bukan yang substansi. Dan banyaknya, yang protes tidak mengerti persoalan," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Saat ditanya bagaimana DPR mengubah citra negatif lantaran telah meloloskan revisi UU KPK, Andreas menjawab hal itu harus dijawab dengan kerja nyata.

Ia pun mengatakan DPR terbuka dengan kritik yang diberikan masyarakat. Namun, ia berharap kritik yang disampaikan berbobot dan sesuai dengan konteks permasalahan.

Baca juga: Massa Demonstrasi Tolak UU KPK dan RKUHP Mulai Berdatangan ke Wilayah Gedung DPR RI

"Masyarakat harus mengkritisi, menelusuri lebih jauh. Jangan bicara sesuatu yang kita tidak pahami juga. Yang sekarang kan yang dibicarakan yang tidak mereka pahami. Jadi berkembang hanya karena viral, tanpa paham substansinya," kata dia.

Sebelumnya, diketahui, gelombang demonstrasi mahasiswa tak kunjung usai lantaran DPR tak kunjung membatalkan Undang-Undang KPK.

Selain itu, mereka juga kecewa terhadap pimpinan KPK terpilih yang dinilai bermasalah secara etik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X