Lulung Berharap Ditempatkan di Komisi III DPR, Ini Alasannya...

Kompas.com - 01/10/2019, 10:13 WIB
Abraham Lunggana atau Lulung saat menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di DPRD DKI, Jumat (22/6/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARAbraham Lunggana atau Lulung saat menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di DPRD DKI, Jumat (22/6/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR terpilih dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Abraham Lunggana berharap ditempatkan di Komisi III yang mengurus masalah hukum.

Hal itu disampaikan Lulung, sapaannya, sebelum memasuki Ruang Paripurna I untuk mengikuti pelantikan.

"Komisinya tergantung partai, maunya sih Komisi III," ujar Lulung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Ia ingin bertugas di Komisi III lantaran ingin di sana banyak mengurusi hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan negara.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Putra Nababan, Mardani Ali Sera, hingga Lulung Lolos ke Senayan

Lulung berjanji akan menyerap aspirasi masyarakat kala bertugas nantinya di Komisi III.

Menurut Lulung, tatantangan DPR saat ini ialah menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) yang menumpuk.

"Tentunya ini meneruskan estafet kepemimpinan dari yang lama kemudian kita disoroti banyak hal tentang agenda-agenda undang-undang yang memang menjadi pusat perhatian masyarakat," ujar Lulung.

"Saya meyakini saja nanti kepada teman-teman tentunya agenda-agenda yang akan diundang-undangkan yabg sudah ke prolegnas ini akan terus direalisasi tepat waktu supaya tidak tertunda-tunda," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Sekjen MUI Nilai RUU Cipta Kerja Beri Kewenangan Berlebih ke Presiden

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Pimpinan KPK Sebut Erick Thohir Bicarakan Potensi Korupsi di BUMN

Nasional
Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Soal Pembelian Osprey, Kemenhan Belum Merujuk Merek Tertentu

Nasional
KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

KPK dan Kemenag Luncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X