Lulung Berharap Ditempatkan di Komisi III DPR, Ini Alasannya...

Kompas.com - 01/10/2019, 10:13 WIB
Abraham Lunggana atau Lulung saat menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di DPRD DKI, Jumat (22/6/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARAbraham Lunggana atau Lulung saat menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di DPRD DKI, Jumat (22/6/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR terpilih dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Abraham Lunggana berharap ditempatkan di Komisi III yang mengurus masalah hukum.

Hal itu disampaikan Lulung, sapaannya, sebelum memasuki Ruang Paripurna I untuk mengikuti pelantikan.

"Komisinya tergantung partai, maunya sih Komisi III," ujar Lulung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Ia ingin bertugas di Komisi III lantaran ingin di sana banyak mengurusi hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan negara.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Putra Nababan, Mardani Ali Sera, hingga Lulung Lolos ke Senayan

Lulung berjanji akan menyerap aspirasi masyarakat kala bertugas nantinya di Komisi III.

Menurut Lulung, tatantangan DPR saat ini ialah menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) yang menumpuk.

"Tentunya ini meneruskan estafet kepemimpinan dari yang lama kemudian kita disoroti banyak hal tentang agenda-agenda undang-undang yang memang menjadi pusat perhatian masyarakat," ujar Lulung.

"Saya meyakini saja nanti kepada teman-teman tentunya agenda-agenda yang akan diundang-undangkan yabg sudah ke prolegnas ini akan terus direalisasi tepat waktu supaya tidak tertunda-tunda," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X