Bambang Soesatyo Kandidat Pimpinan MPR, Ketua DPP Golkar Bantah Ada Lobi Jelang Munas

Kompas.com - 30/09/2019, 20:11 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah terpilihnya Bambang Soesatyo sebagai kandidat pimpinan MPR periode 2019-2024 sebagai bentuk lobi jelang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Seperti diketahui, Bambang juga mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar yang pemilihannya akan dilakukan saat Munas.

Ace mengatakan, pemilihan Bambang sebagai calon pimpinan MPR semata-mata penugasan dari partai agar partai berlambang pohon beringin itu tetap solid.

"Tidak (jadi lobi-lobi jelang Munas). Ini semata-mata penugasan partai, agar partai tetap solid dan terkonsolidasi dengan baik," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).


Ace juga menampik keputusan tersebut merupakan bentuk barter jabatan agar posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ini bukan barter jabatan, semata-mata menjaga soliditas partai agar terkonsolidasi dengan baik," kata Ace.

Baca juga: Golkar Akan Putuskan Calon Pimpinan DPR/MPR Besok

Sebelumnya Ace membenarkan bahwa Bambang Soesatyo menjadi salah satu kandidat yang diajukan sebagai pimpinan MPR periode 2019-2024.

Nama Bambang telah dicalonkan sebagai kandidat dalam Rapat Koordinator Bidang DPP Partai Golkar. Selain Bambang ada pula nama lain yang muncul sebagai kandidat, yakni Zainuddin Amali dan Idris Laena.

Kendati demikian, kata Ace, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar belum memutuskan secara resmi terkait nama yang akan diajukan sebagai calon pimpinan MPR.

Rencananya, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat internal setelah pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019).

Seperti diketahui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi Undang-undang.

Revisi ketiga untuk undang-undang ini menghasilkan ketentuan baru. Salah satunya, pimpinan MPR bertambah sesuai dengan jumlah fraksi yaitu 10 fraksi

Pasal 15 Ayat 1 UU MD3 yang telah direvisi menyatakan, pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X