Jaksa Tegaskan KPK Berhak Tangani Perkara Romahurmuziy

Kompas.com - 30/09/2019, 18:39 WIB
Sidang terdakwa Mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR Romahurmuziy atau Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/9/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang terdakwa Mantan Ketua Umum PPP sekaligus anggota DPR Romahurmuziy atau Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Wawan Yunarwanto menegaskan, KPK berhak menangani perkara dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romy.

Hal itu menanggapi eksepsi tim penasihat hukum Romy yang dipimpin oleh Maqdir Ismail.

Penasihat hukum berpendapat bahwa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap Romy karena tidak memenuhi syarat pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Adapun Romy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

"Menurut penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa telah salah memaknai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan batasan kewenangan," kata jaksa Wawan saat membacakan tanggapan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca juga: Jaksa KPK Tegaskan Surat Dakwaan Romahurmuziy Sudah Sesuai Aturan

Pasal 11 itu berbunyi, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

"Terdapat kata "dan/atau" setelah ketentuan pada Pasal 11 huruf. Kata sambung tersebut menunjukkan bahwa poin c tidak harus terpenuhi dalam setiap perkara yang ditangani oleh KPK," kata jaksa Wawan.

Oleh karena itu, jaksa menepis keberatan pihak Romy bahwa KPK hanya berwenang menangani kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X