Komnas HAM Minta Kerusuhan di Wamena Tak Dikaitkan dengan Isu SARA

Kompas.com - 30/09/2019, 17:44 WIB
Prajurit TNI melakukan patroli keamanan di Wamena, Papua, Senin (30/9/2019). TNI dan Polri melakukan patroli untuk membantu memulihkan situasi keamanan Wamena pascaaksi yang berujung anarkis. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/wpa/aw. ANTARA FOTO/Iwan AdisaputraPrajurit TNI melakukan patroli keamanan di Wamena, Papua, Senin (30/9/2019). TNI dan Polri melakukan patroli untuk membantu memulihkan situasi keamanan Wamena pascaaksi yang berujung anarkis. ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra/wpa/aw.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta publik tidak mengait-ngaitkan peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua, dengan isu perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, setiap warga Wamena merupakan korban dari kerusuhan tersebut tanpa memandang ras maupun etnisnya.

"Konflik Wamena ini melihatnya adalah yang korban adalah masyarakat Papua, tidak menggunakan kata pendatang dan asli karena ada masyarakat Papua juga yang kena yang jadi korban," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Senin (30/9/2019).

Anam menuturkan, pola pikir korban adalah seluruh masyarakat Papua mesti dikedepankan demi mempersempit segregasi sosial antarkelompok masyatakat.

Komisioner Komnas HAM Choirul AnamKOMPAS.COM/GHINAN SALMAN Komisioner Komnas HAM Choirul Anam
Baca juga: Wiranto Sebut Kerusuhan Wamena Dimotori OPM dan Benny Wenda

Menurut Anam, segregasi sosial yang lebar dikhawatirkan dapat menyulitkan proses rekonsiliasi pascakonflik tersebut.

"Upaya pemulihan pasca ini jauh lebih mudah kalau kita meletakan semua tragedi ini adalah tragedi kita semua bukan tragedi orang-orang pendatang semata-mata," ujar Anam.

Anam pun mengajak publik untuk mengedepankan solidaritas kemanusiaan ketimbang solidaritas kedaerahan dalam memandang konflik tersebut.

"Bagi berbagai pihak, khususnya pemda atau masyarakat yang pengungsi itu berasal dari mana, kalau mau bersolidaritas kita dorong untuk solidaritas kemanusiaan, jangan yang lain," kata Anam.

Hingga Minggu kemarin, Komnas HAM mencatat ada 31 orang korban jiwa dalam kerusuhan di Wamena.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan di Wamena Versi Komnas HAM...

Di samping itu, terdapat 8.200 orang yang mengungsi di Polres Wamena, Kodim Wamena, dan Bandra Wamena. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan warga lain yang pergi meninggalkan Wamena.

Kerusuhan itu terjadi setelah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pasa Senin (23/9/2019). Kerusuhan menyebabkan, banyak bangunan di Wamena rusak dan terbakar.

Adapun unjuk rasa itu disebabkan oleh beredarnya kabar seorang guru di Wamena yang melontarkan perkataan bernada rasial kepada salah seorang muridnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X