Kompas.com - 30/09/2019, 17:23 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) dalam konferensi pers menyikapi kerusuhan di Wamena, Papua, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (30/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) dalam konferensi pers menyikapi kerusuhan di Wamena, Papua, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (30/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, disebabkan oleh kesalahpahaman terkait isu seorang guru yang disebut melecehkan muridnya dengan perkataan bernada rasial.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kesalahpahaman itu terjadi ketika seorang guru di SMA PGRI tengah mengajar dan meminta seorang muridnya untuk berbicara lebih keras.

"Ada seorang guru, itu guru pengganti jadi ketika mengajar sebetulnya kalau menurut versi ibu ini dia tidak mengucapkan 'kera' tapi 'keras'," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Senin (30/9/2019).

Taufan menuturkan, mulanya peristiwa yang terjadi pas Rabu (18/9/2019) itu tak menjadi persoalan. Persoalan baru muncul tiga hari berikutnya yaitu pada Sabtu (18/9/2019).

Baca juga: Wiranto Sebut Kerusuhan Wamena Dimotori OPM dan Benny Wenda

Taufan mengatakan, saat itu ada beberapa orang yang marah karena mendapat informasi terkait ucapan guru tersebut.

Namun, kemarahan itu dapat diredam setelah dilakukan klarifikasi yang mengundang guru tersebut beserta murid-muridnya.

"Bahkan setelah sekolah sempat bernyanyi bersama sama dengan murid yang lain karena ada satu muridnya yang ulang tahun, baik-baik saja enggak ada apa-apa," ujar Taufan.

Namun, suasana tiba-tiba memanas pada Minggu keesokan harinya ketika sekolah tersebut mulai diserang sejumlah orang.

Lalu, pada Senin (23/9/2019) gelombang unjuk rasa pun mulai membesar karena tersulut isu pernyataan guru tersebut.

Baca juga: Komnas HAM Kutuk Kerusuhan di Wamena

Menurut Taufan, hal itu mengherankan karena dugaan pernyataan bernada rasialis sudah diselesaikan pada Sabtu.

"Sudah diselesaikan di situ kok tiba-tiba bisa meledak ke mana-mana, datang massa begitu besar dari berbagai penjuru. Kemudian membakar gedung-gedung, setelah itu terjadi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa," ujar dia.

Menurut Taufan, ekskalasi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan inilah yang mesti diinvestigasi karena muncul dugaan bahwa massa perusuh bukan merupakan warga Wamena.

"Itu yang enggak jelas ini karena banyak juga orang situ yang bilang enggak kenal dengan massanya. Spekulasi ya Pak Bupatinya dan Polresnya bilang itu tidak banyak yang kenal wajahnya, itu orang darimana," kata Taufan

Taufan melanjutkan, dugaan penggunaan senjata tajam dan senjata api yang menyebabkan korban tewas dan luka perlu diinvestigasi lebih lanjut karena ia menduga kerusuhan ini telah dirancang sistematis.

"Enggak jelas jadinya siapa yang melakukan atas kepada siapa, karena semua letusan senjata itu ada di mana-mana itu keterangan dari warga itu mereka tidak bisa dipastikan siapa ini," ujar Taufan.

Baca juga: Polri Sebut Pelaku Rusuh Wamena Bukan Warga Setempat

Adapun kronologi di atas didapat dari tim perwakilan Komnas HAM di Wamena yang melakukan pemantauan di sana.

Kendati disebabkan masalah sepele, Komnas HAM mengingatkan pemerintag agar menanggapi peristiwa itu secara serius.

"Ini satu peristiwa yang sebetulnya sudah karut marut sejak lama kemudian ada pemicu sedikit saja menimbulkan besar kerusuhan yang menimbulkan korban manusia dan harta benda," kata Taufan.

Hingga Minggu kemarin, Komnas HAM mencatat ada 31 korban jiwa akibat kerusuhan itu.

Di samping itu, terdapat 8.200 orang yang mengungsi di Polres Wamena, Kodim Wamena, dan Bandra Wamena. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan warga lain yang pergi meninggalkan Wamena.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X