Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemohon Uji Materi UU KPK Berharap Jokowi Terbitkan Perppu

Kompas.com - 30/09/2019, 16:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan uji materi atas UU KPK hasil revisi bakal menjadi titik terakhir perjuangan mahasiswa dan aktivis antikorupsi dalam mempertahankan KPK yang kuat secara kelembagaan.

Demikian diungkapkan Zico Leonard, kuasa hukum pemohon uji materi usai menjalani sidang perdana uji materi UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (30/9/2019).

"Kami mau menunjukkan bahwa setelah di jalan kemarin teman-teman mahasiswa mau menunjukkan usaha sampai titik terakhir, sidang ini kan titik terakhir ya," kata Zico.

Baca juga: Dukung UU KPK Hasil Revisi, Demokrat Nilai Perppu Tak Ada Urgensinya

Meski demikian, pihaknya sangat berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) demi mencabut UU KPK hasil revisi.

Dengan demikian, sidang uji materi tersebut tidak perlu sampai pada tahap keputusan.

"Ini (MK) adalah tempat terakhir. Harapan kami, Pak Jokowi dengar dan keluarkan Perppu sebagai tanggapan atas masalah dan juga terhadap proses pemilihan pimpinan KPK baru," kata dia.

Zico menambahkan, tidak hanya dengan uji materi di MK, pihaknya juga mendorong penandatanganan petisi warga menolak UU KPK hasil revisi.

Baca juga: Ini Tiga Politisi yang Minta Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Semua langkah tersebut dilakukan demi UU KPK hasil revisi dibatalkan.

"Kami buat petisi target 1.000 (yang mengajukan uji materi) supaya Pak Jokowi benar-benar tidak menganggap ini suatu hal biasa. Kami masih berharap Bapak dengarkan suara kami," ucap dia.

Diketahui, uji materi UU KPK secara formil dan materil atas revisi UU KPK diajukan oleh 18 orang mahasiswa dari sejumlah universitas. Gugatan tersebut diterima MK pada Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Presiden Pertimbangkan Perppu KPK, Yasonna: Berjalanlah di Jalur Konstitusi

Dalam sidang perdana yang diselenggarakan Senin ini, hanya lima orang pemohon yang hadir dalam sidang, termasuk kuasa hukum mereka Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

Pada gugatan formil, para penggugat mempersoalkan proses pembentukan UU yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebab, rapat-rapat pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan tertutup sehingga tidak memenuhi asas keterbukaan yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, mereka juga menyoal rapat paripurna DPR yang hanya dihadiri 80 anggota DPR.

Baca juga: Anggota Dewan Syuro PKB Minta Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK

Sementara dalam gugatan materilnya, para penggugat mempersoalkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK.

Sejumlah syarat, di antaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK.

Majelis hakim meminta mereka untuk melakukan perbaikan permohonan dari beberapa catatan yang disampaikan, paling lambat 14 Oktober 2019. 

 

Kompas TV Menurut Menkopolhukam Wiranto, TNI-Polri sudah disiagakan demi kelancaran acara pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 pada selasa esok (1/10). Selain pelantikan anggota DPR, rapat koordinasi juga membahas rencana pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tak terpengaruh ajakan melawan konstitusi. <br /> #Wiranto #PelantikanDPR #JelangPelantikanDPRRI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com