Rapat Paripurna Terakhir di DPR Diwarnai Interupsi soal Rusuh Wamena

Kompas.com - 30/09/2019, 14:14 WIB
Rapat Paripurna ke-12 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORapat Paripurna ke-12 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI, Senin (30/9/2019) siang, menggelar rapat paripurna terakhir masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan berkaitan dengan kerusuhan yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu.

Salah satu wakil rakyta yang mengajukan interupsi adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil.

Nasir menilai, pemerintah tidak hadir ketika Wamena sedang terancam. Ia sekaligus mempertanyakan keteduhan NKRI yang selama ini disuarakan pemerintah.

"Sayangnya negara tidak hadir ketika warga negara menghadapi ancaman. Di mana NKRI yang kita agung-agungkan? Di mana ketika ada warga Minang, Bugis yang harus mengungsi dari Wamena? Di mana negara? Karena itu, mudah-mudahan kita makin meneguhkan NKRI," kata Nasir.

Baca juga: Punya Hubungan secara Emosi dengan Wamena, Ridwan Kamil Siap Galang Bantuan

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin yang juga mengajukan interupsi menambahkan, kerusuhan yang terjadi di Papua membutuhkan perhatian serius.

Ia meminta TNI-Polri segera turun tangan karena kerusuhan di Papua berpotensi munculnya konflik horizontal sehingga tak bisa dibiarkan.

"Ini sudah berlarut-larut, berminggu-minggu saya meminta negara khususnya Kapolri dan Panglima TNI, segera turun tangan, yang saya dengar potensi konflik horizontal ini semakin menjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Jadi ini penanganannya harus khusus, tidak boleh represif," kata Didi.

Kemudian, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Jimmy Demianus juga mengajukan Interupsi. Bukan mengkritik seperti dua koleganya, interupsinya justru membantah interupsi sebelumnya.

Jimmy khususnya membantah pernyataan Nasir yang menyebutkan negara tidak hadir dalam kerusuhan di Papua. Ia menekankan, selama ini pemerintahan hadir untuk Papua.

"Saya tidak sepakat, negara tidak hadir, jangan ganggu beliau (Presiden Jokowi) yang sedang berusaha mengurusi Papua," kata Jimmy.

Baca juga: Jokowi Sebut Pembunuh dan Perusuh di Wamena Sudah Ditangkap

Jimmy mengatakan, persoalan yang saat ini terjadi di Papua adalah karena sistem politik yang berubah-ubah dan perlunya perbaikan pada Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.

"Ini akibat dengan sistem politik yang berubah-ubah. Dengan sistem suara terbanyak, yang punya uang yang dapat kursi, akibatnya orang Asli Papua tak ada yang duduk di DPRD. Akhir-akhir ini kita mulai bergeser, negara ini kita mau bawa dalam kepentingan tertentu. Negara ini berasaskan ketuhanan yang maha Esa, bukan untuk kepentingan tertentu," ujar dia.

Jimmy mengatakan, kehidupan masyarakat Papua dengan masyarakat pendatang, semisal Minangkabau, Bugis dan Makassar tidak pernah memiliki masalah.

"Saya ingin sampaikan, saya ini dipilih orang Minang, kami tidak pernah punya masalah dengan mereka, dengan Bugis dan Makassar," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X