Usul Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Dipercepat Datang dari Relawan Projo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menyebut Presiden Joko Widodo ingin pelantikannya bersama Ma'ruf Amin dipercepat.

Budi mengatakan, usul untuk mempercepat pelantikan dari 20 Oktober menjadi 19 Oktober itu justru datang dari Projo.

Usul itu disampaikan saat Projo dan sejumlah pimpinan organisasi relawan bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum- senyum saja," kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2019).

"Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," ujar dia.

Baca juga: KPU Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi Majukan Pelantikan Presiden

Budi Arie mengatakan, penjadwalan rangkaian pemilu hingga pelantikan dibuat oleh KPU untuk memastikan agenda kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar.

Projo berpendapat pelantikan pada 19 Oktober 2019 tak akan mengganggu agenda-agenda di atas.

Efektivitas pemerintahan berikut keputusannya bisa diatur agar tak menyalahi undang-undang dan konstitusi.

"Jika jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacuum of power dan pasti menimbulkan masalah ketatanegaraan, " ujar Budi.

Baca juga: KPU: Pelantikan Jokowi-Maruf Tetap 20 Oktober, Tak Bisa Dimajukan

Budi mengusulkan pelantikan jadi hari Sabtu 19 Oktober karena meyakini pada tanggal itu akan lebih banyak masyarakat yang datang mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf di gedung MPR.

"Tanggal 19 Oktober 2019 jatuh pada hari Sabtu. Keluarga Indonesia sedang santai. Kami yakin jutaan rakyat akan mengawal pelantikan presiden," kata Budi.

"Kami memaknainya sebagai merayakan mandat rakyat. Tidak hura- hura, tapi tetap penuh sukacita, kedamaian dan optimisme," ujar dia.

Kondisi ini berbeda dengan pada Minggu 20 Oktober 2019, di mana sebagian masyarakat ingin menjalankan ibadah dan beristirahat.

Baca juga: Ketum Projo: Jutaan Pendukung Siap Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf

Budi memastikan tidak ada alasan politis apa pun dengan usulan ini, hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja.

Menurut Budi Arie, pada hari Minggu masyarakat juga biasanya istirahat dan olahraga untuk menyiapkan fisik untuk esok harinya.

"Ada car free day juga pada hari Minggu, " tutur Budi.

Sementara Komisi Pemilihan Umum menegaskan, pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan tetap dilakukan pada 20 Oktober 2019.

Jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal.

"Tetap 20 Oktober 2019," kata Komisioner KPU Hasyim kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Hasyim menjelaskan, masa jabatan presiden sudah sesuai lima tahun. Sejak pilpres langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2014.

"Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ucapnya.