Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi Majukan Pelantikan Presiden

Kompas.com - 30/09/2019, 11:13 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, tidak ada permintaan dari presiden terpilih Joko Widodo untuk memajukan hari pelantikan.

"Tidak ada," kata Komisioner KPU Hasyim kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sempat menyebut Presiden Jokowi mengusulkan agar pelantikannya dimajukan menjadi 19 Oktober.

Hal ini disampaikannya saat bersilaturahim dengan sejumlah pegiat Projo di Istana, Jumat (27/9/2019).

Hasyim menegaskan, jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal.

Baca juga: KPU: Pelantikan Jokowi-Maruf Tetap 20 Oktober, Tak Bisa Dimajukan

Masa jabatan presiden sudah fix 5 tahun. Sejak pilpres langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2014.

"Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ucapnya.

20 Oktober 2019 jatuh pada hari Minggu.

Seluruh pendukung Presiden Joko Widodo dari berbagai unsur dan elemen akan menggelar acara menyambut pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Baca juga: TNI Kerahkan 6.000 Personel Jaga Pelantikan Anggota DPR/MPR, 8.500 untuk Pelantikan Presiden-Wapres

Budi Arie Setiadi mengatakan, persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat sore (27/9/2019).

"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2019).

Budi Arie memastikan tidak ada acara hura-hura, apalagi di sejumlah daerah sedang dilanda musibah, seperti asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun, kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.

Dia menjelaskan bahwa Jokowi sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Menurut jadwal KPU, pelantikan digelar 20 Oktober.

Baca juga: Ketum Projo: Jutaan Pendukung Siap Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf

Budi Arie mengatakan, aksi mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa sangat dihargai. Namun, menurut dia, masih ada kekhawatiran mengenai gangguan dari penumpang gelap demokrasi.

Budi Arie menyatakan, pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Ma'ruf, melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019. Oleh karena itu, jangan ada yang coba-coba mengganggu, apalagi membatalkannya.

"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan penuh sukacita dan harapan yang positif," kata mantan aktivis UI 1998 ini.

Kompas TV Sejumlah warga menggelar aski damai mendukung dan mengawal pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.<br /> <br /> Aksi damai digelar di sekitar Sarinah, Jakarta Pusat. Peserta aksi mengaku prihatin dengan beberapa isu yang kerap menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Mereka berharap dengan langkah aksi damai ini, masyarakat lebih peduli kepada kepemimpinan Jokowi. Selain itu peserta aksi juga menyuarakan perdamian dan melawan upaya-upaya provokasi yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi.<br /> <br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com