Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi Majukan Pelantikan Presiden

Kompas.com - 30/09/2019, 11:13 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, tidak ada permintaan dari presiden terpilih Joko Widodo untuk memajukan hari pelantikan.

"Tidak ada," kata Komisioner KPU Hasyim kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sempat menyebut Presiden Jokowi mengusulkan agar pelantikannya dimajukan menjadi 19 Oktober.

Hal ini disampaikannya saat bersilaturahim dengan sejumlah pegiat Projo di Istana, Jumat (27/9/2019).

Hasyim menegaskan, jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal.

Baca juga: KPU: Pelantikan Jokowi-Maruf Tetap 20 Oktober, Tak Bisa Dimajukan

Masa jabatan presiden sudah fix 5 tahun. Sejak pilpres langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2014.

"Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ucapnya.

20 Oktober 2019 jatuh pada hari Minggu.

Seluruh pendukung Presiden Joko Widodo dari berbagai unsur dan elemen akan menggelar acara menyambut pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Baca juga: TNI Kerahkan 6.000 Personel Jaga Pelantikan Anggota DPR/MPR, 8.500 untuk Pelantikan Presiden-Wapres

Budi Arie Setiadi mengatakan, persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat sore (27/9/2019).

"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2019).

Budi Arie memastikan tidak ada acara hura-hura, apalagi di sejumlah daerah sedang dilanda musibah, seperti asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun, kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.

Dia menjelaskan bahwa Jokowi sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Menurut jadwal KPU, pelantikan digelar 20 Oktober.

Baca juga: Ketum Projo: Jutaan Pendukung Siap Hadiri Pelantikan Jokowi-Maruf

Budi Arie mengatakan, aksi mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa sangat dihargai. Namun, menurut dia, masih ada kekhawatiran mengenai gangguan dari penumpang gelap demokrasi.

Budi Arie menyatakan, pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Ma'ruf, melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019. Oleh karena itu, jangan ada yang coba-coba mengganggu, apalagi membatalkannya.

"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan penuh sukacita dan harapan yang positif," kata mantan aktivis UI 1998 ini.

Kompas TV Sejumlah warga menggelar aski damai mendukung dan mengawal pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.<br /> <br /> Aksi damai digelar di sekitar Sarinah, Jakarta Pusat. Peserta aksi mengaku prihatin dengan beberapa isu yang kerap menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Mereka berharap dengan langkah aksi damai ini, masyarakat lebih peduli kepada kepemimpinan Jokowi. Selain itu peserta aksi juga menyuarakan perdamian dan melawan upaya-upaya provokasi yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi.<br /> <br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com